Kamis, 14 Desember 2017 | 23.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

IMG-26535

Film G30S/PKI. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini merupakan kenyataan sejarah kelam pada masa lampau.

“Jadi pemutaran film G30S/PKI ini adalah suatu hal yang benar supaya kita tidak lupa dengan sejarah. Tidak meninggalkan sejarah dan menurut saya ini kenyataan yang harus dihadapi walaupun sudah 50 tahun lebih,” ujar Fadli Zon di gedung Nusantara 3 DPR RI, Senayan, Jakarta. (22/9).

Sementara, adanya intruksi dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk nonton bareng film karya Arifin C. Noer. Menurut Fadli, peristiwa penyerangan terhadap 7 Jenderal merupakan suatu kudeta dan Panglima ingin mengimpikasikan sejarah tersebut.

“Panglima menginstruksikan menurut saya wajar saja ya. Karena waktu itu yang dibunuh para Jenderal. Jadi terkait langsung dengan tentara karena korban pasa waktu 65 itu 7 jenderal,” ungkapnya.

“Jadi tentara terkait langsung gitu. Menurut saya itu bukan politik, menurut saya panglima berusaha mendudukkan sejarah,” jelas Fadli.

Kendati demikian, menurut Politisi Gerindra itu menampik bahwa isu tentang Partai Komunis Indonesia tidak selalu muncul tiap tahun. Lantaran, ada yang mencoba mengganti cerita sejarah tersebut.

“Sebenarnya bukan sengaja, masalahnya adalah selalu ada upaya untuk mengganti narasi sejarah kita. Seolah-olah PKI itu korban, playing victim,” tegas Fadli.

Jadi PKI, sambung Fadli seakan telah menjadi korban. Tapi, mereka tidak melihat peristiwa sebelumnya ditahun 1947.

“Padahal itu tidak bisa lepaskan konteks kejadian-kejadian sebelumnya bahkan dari peristiwa pemberontakan tahun 1947,” tuturnya.

Menurut Fadli, ini menjadi masalah di Indonesia sudah lebih dari 50 tahun. karena, ada yang berusaha menghapus jejak sejarah dan mengatakan PKI tidak kudeta.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fahri Hamzah kembali menang lawan PKS di Pengadilan Tinggi
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 21:40 WIB

Fahri Hamzah kembali menang lawan PKS di Pengadilan Tinggi

Politis PKS, Fahri Hamza kembali memenangkan pertarungan hukum melawan DPP PKS di Pengadilan Tinggi Jakarta.Dalam putusannya Pengadilan Tinggi menolak banding yang ...
Survei INES: Effendi Simbolon ungguli Tengku Erry
Politik - Kamis, 14 Desember 2017 - 20:36 WIB

Survei INES: Effendi Simbolon ungguli Tengku Erry

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survei (INES), nama politisi PDI-P Effendi Simbolon mengungguli petahana Tengku Erry Nuradi ...
Delapan pemuda Jatiwaringin divonis bebas
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 19:30 WIB

Delapan pemuda Jatiwaringin divonis bebas

Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, yang didakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang remaja, yang ...
Memanas, PPP Djan Faridz Ultimatum Kubu Romy Kosongkan Kantor DPP dalam 48 Jam
Politik - Kamis, 14 Desember 2017 - 17:42 WIB

Memanas, PPP Djan Faridz Ultimatum Kubu Romy Kosongkan Kantor DPP dalam 48 Jam

Ketua Umum Pemuda Persatuan yang merupakan sayap DPP PPP kubu Djan Farizd, Mohamd Ebit Boi mengultimatum agar PPP kubu Romahurmuzy ...
MK putuskan teman satu kantor boleh terikat perkawinan
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 17:18 WIB

MK putuskan teman satu kantor boleh terikat perkawinan

Mahkamah Konstitusi, memutuskan bahwa pekerja dalam satu perusahaan boleh terikat dalam suatu perkawinan.Hal itu termuat dalam amar putusannya yang ...
Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Hakim Buka Rekeningnya yang Diblokir KPK
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 16:32 WIB

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Hakim Buka Rekeningnya yang Diblokir KPK

Sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Adni Narogong digelar kembali. Agendanya adalah pembacaan nota pembelaan atas tuntutan ...