Selasa, 20 Februari 2018 | 10.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Tak Berkategori>DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

IMG-26539

Ketua DPD RI Oesman Sapta. (KiniNews/Bayu Putra)

kini.co.id – Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas dalam penegakan hukum di Indonesia.

Adanya peraturan-perundang-undangan yang khusus mengenai Kejaksaan Agung akan mendukung peletakkan dasar-dasar hukum di Indonesia sesuai perkembangan jaman.

Saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Nasional “Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945” hari Jum’at (22/9), Oesman Sapta menjelaskan bahwa posisi kejaksaan dalam UUD 1945 saat ini tertuang dalam pasal 24 ayat 3 sebagai bagian dari badan lain yang berkaitan dengan kekuasan kehakiman yang diatur dalam undang-undang, sehingga diperlukan posisi yg khusus mengenai tugas dan fungsi Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum.

“Saya mendukung. Ini merupakan upaya dari Kejagung untuk meletakkan satu dasar sistem sesuai dengan jaman yang berkembang,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, senator dari Kalimantan Barat berpendapat terkait dengan frasa kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam prakteknya Kejaksaan Agung masih jauh dari kehendak reformasi sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

“Kita masih menghadapi persoalan independensi di bidang penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan,” imbuhnya.

Terkait pembahasan posisi Kejaksaan Agung, Oesman Sapta berpesan bahwa Kejaksaan Agung harus mempertimbangkan secara matang urgensi dan ketepatan waktu (timing) amandemen UUD 1945. Oesman menambahkan perlu ada kajian lebih mendalam terhadap materi apa saja yang di masa depan perlu adanya penyempurnaan. Dan adanya pertimbangan dampak dari rencana amandemen tersebut terhadap psikologi sosial politik masyarakat.

“Harus diakui bahwa prioritas utama saat ini adalah bagaimana kita menjaga suasana kesejukan dan ketentraman nasional di tengah dinamika masyarakat yang sangat tinggi di arena dalam negeri maupun di arena global,” ucap Oesman.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak
Ekonomi - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:35 WIB

Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak

Menjamurnya toko online di dunia maya ternyata tak lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP mulai akan mengutip pajak dari ...
Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:10 WIB

Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ...
KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:00 WIB

KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ...
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...