Kamis, 14 Desember 2017 | 23.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan

Agun Gunandjar: Ada Pengawasan Yang Kurang Baik di Tingkat Pimpinan

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 26 September 2017 - 16:28 WIB

IMG-26700

Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengam Komisi III DPR. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Ketua tim Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, KPK banyak melanggar prosedur hukum acara dan melanggar HAM.

Prosedur hukum seperti upaya paksa penyitaan, penggeledahan, dan penahanan sering melanggar KUHAP.

“KPK juga sering menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan jangka waktu yang melebihi batas yang diatur. Padahal KPK tidak memiliki kewenangan menghentikan penyidikan,” ungkap Agun.

Dalam aspek ini, KPK juga dianggap melanggar ketentuan mengelola barang sitaan.

(Baca juga: Ini Daftar ‘Dosa’ KPK Menurut DPR)

Serta, KPK juga dinilai bertindak sendiri terkait eksekusi dan perlindungan saksi.

Lebih lanjut, dalam aspek anggaran, Agun menyebut dalam laporan BPK atas KPK tahun 2006-2016 ada 47 rekomendasi yang belum sesuai dan 11 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Khusus pada anggaran KPK tahun 2015, Agun menyebut, BPK menemukan ada kelebihan gaji pegawai KPK sebesar Rp748,460 juta, realisai belanja perjalanan dinas biasa KPK tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp1,29 miliar, kelebihan pembayaran gedung KPK sebesar Rp655,300 juta.

Sementara, dalam tata kelola SDM, KPK cenderung bermasalah. Hal ini terlihat dari adanya konflik antara Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman dengan Novel Baswedan.

“Berarti ada pengawasan yang kurang baik di tingkat pimpinan,” tutupnya.

Pantauan kini.co.id pimpinan KPK hanya mendengar sejumlah “dosanya” dibacakan anggota Dewan, empat pimpinan KPK yang hadir hanya bisa diam seribu bahasa.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fahri Hamzah kembali menang lawan PKS di Pengadilan Tinggi
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 21:40 WIB

Fahri Hamzah kembali menang lawan PKS di Pengadilan Tinggi

Politis PKS, Fahri Hamza kembali memenangkan pertarungan hukum melawan DPP PKS di Pengadilan Tinggi Jakarta.Dalam putusannya Pengadilan Tinggi menolak banding yang ...
Survei INES: Effendi Simbolon ungguli Tengku Erry
Politik - Kamis, 14 Desember 2017 - 20:36 WIB

Survei INES: Effendi Simbolon ungguli Tengku Erry

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survei (INES), nama politisi PDI-P Effendi Simbolon mengungguli petahana Tengku Erry Nuradi ...
Delapan pemuda Jatiwaringin divonis bebas
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 19:30 WIB

Delapan pemuda Jatiwaringin divonis bebas

Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, yang didakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang remaja, yang ...
Memanas, PPP Djan Faridz Ultimatum Kubu Romy Kosongkan Kantor DPP dalam 48 Jam
Politik - Kamis, 14 Desember 2017 - 17:42 WIB

Memanas, PPP Djan Faridz Ultimatum Kubu Romy Kosongkan Kantor DPP dalam 48 Jam

Ketua Umum Pemuda Persatuan yang merupakan sayap DPP PPP kubu Djan Farizd, Mohamd Ebit Boi mengultimatum agar PPP kubu Romahurmuzy ...
MK putuskan teman satu kantor boleh terikat perkawinan
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 17:18 WIB

MK putuskan teman satu kantor boleh terikat perkawinan

Mahkamah Konstitusi, memutuskan bahwa pekerja dalam satu perusahaan boleh terikat dalam suatu perkawinan.Hal itu termuat dalam amar putusannya yang ...
Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Hakim Buka Rekeningnya yang Diblokir KPK
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 16:32 WIB

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Hakim Buka Rekeningnya yang Diblokir KPK

Sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Adni Narogong digelar kembali. Agendanya adalah pembacaan nota pembelaan atas tuntutan ...