Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Freeport

Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Freeport

Reporter : Bayu Putra | Senin, 2 Oktober 2017 - 12:48 WIB

IMG-26885

Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (KiniNews /Bayu Putra).

Jakarta, kini.co.id – Setelah sebelumnya bersedia divestasi saham 51 persen, sikap PT Freeport Indonesia kini berubah.

Perusahaan asal Amerika itu enggan melepas sahamnya yang disyaratkan pemerintah jika ingin izin operasionalnya diperpanjang.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih meminta pemerintah bersikap tegas terhadap sikap PT Freeport yang ‘ngeyel’.

“Sikap saya selaku Anggota DPR meminta kepada pemerintah untuk tegas dan konsisten terhadap kesepakatan yang telah diambil terkait perpanjangan kontrak kegiatan PT Freeport Indonesia. Khususnya soal divestasi saham 51 persen didasarkan pada nilai investasi sampai 2021,” kata Politisi Golkar itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (02/10).

Tak hanya itu, Eni juga menekankan agar poin-poin kesepakatan yang telah dilakukan tidak boleh dianulir meski ada keberatan dari pihak Freeport. Alasannya, kedaulatan negara atas kegiatan tambang dan keuntungannya lebih besar perlu diperjuangan.

“Kalau mereka (Freeport) keberatan, laksanakan saja dulu divestasi sesuai nilai sampai batas akhir kontrak karya (KK) yaitu 2021. Setelah itu kalau tetap tidak setuju atas apa yang telah disepakati, tentunya tambang di sana kan kita bisa kelola sendiri,” tandasnya.

Namun demikian, Eni mengaku pesimis terkait kesepakatan pemerintah dengan Freeport dapat terealisasi dengan baik.

Sebab, divestasi 51% saham Freeport yang merupakan poin yang dianggap prestasi itu sangat sulit direalisasikan dan dilepas begitu saja sesuai permintaan pemerintah.

“Terbukti saat ini keberatan muncul dari kesepakatan yang telah dianggap selesai itu. Kemudian waktu rapat Komisi VII dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan saya tidak mendapatkan jawaban memuaskan khususnya soal rincian dan mekanisme dari divestasi itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Freeport-McMoran Copper and Gold Inc melayangkan surat ketidaksepakatan terkait proposal divestasi yang diajukan pemerintah pada 28 September 2017 silam.

Freeport menegaskan, divestasi sebesar 51 persen masih bersyarat, di mana operasional Freeport diasumsikan berjalan hingga 2041 mendatang.

Surat tersebut ditulis oleh Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Richard Adkerson dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Surat tersebut mencakup lima poin yang termaktub dalam empat halaman dan beredar di media sosial.

Pertama, pemerintah meminta Freeport untuk divestasi maksimal sampai Desember 2018 yang didasarkan pada pasal 24 Kontrak Karya (KK). Ini lantaran pemerintah menganggap bahwa divestasi Freeport 51 persen seharusnya sudah terjadi di tahun 2011 silam.

Namun, Freeport tidak setuju dengan ketentuan itu, sebab periodisasi divestasi harus sesuai dengan ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Sementara itu, Freeport juga ingin agar divestasi dilakukan sesegera mungkin melalui mekanisme penawaran umum perdana.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...