Selasa, 12 Desember 2017 | 19.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Freeport

Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Freeport

Reporter : Bayu Putra | Senin, 2 Oktober 2017 - 12:48 WIB

IMG-26885

Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (KiniNews /Bayu Putra).

Jakarta, kini.co.id – Setelah sebelumnya bersedia divestasi saham 51 persen, sikap PT Freeport Indonesia kini berubah.

Perusahaan asal Amerika itu enggan melepas sahamnya yang disyaratkan pemerintah jika ingin izin operasionalnya diperpanjang.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih meminta pemerintah bersikap tegas terhadap sikap PT Freeport yang ‘ngeyel’.

“Sikap saya selaku Anggota DPR meminta kepada pemerintah untuk tegas dan konsisten terhadap kesepakatan yang telah diambil terkait perpanjangan kontrak kegiatan PT Freeport Indonesia. Khususnya soal divestasi saham 51 persen didasarkan pada nilai investasi sampai 2021,” kata Politisi Golkar itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (02/10).

Tak hanya itu, Eni juga menekankan agar poin-poin kesepakatan yang telah dilakukan tidak boleh dianulir meski ada keberatan dari pihak Freeport. Alasannya, kedaulatan negara atas kegiatan tambang dan keuntungannya lebih besar perlu diperjuangan.

“Kalau mereka (Freeport) keberatan, laksanakan saja dulu divestasi sesuai nilai sampai batas akhir kontrak karya (KK) yaitu 2021. Setelah itu kalau tetap tidak setuju atas apa yang telah disepakati, tentunya tambang di sana kan kita bisa kelola sendiri,” tandasnya.

Namun demikian, Eni mengaku pesimis terkait kesepakatan pemerintah dengan Freeport dapat terealisasi dengan baik.

Sebab, divestasi 51% saham Freeport yang merupakan poin yang dianggap prestasi itu sangat sulit direalisasikan dan dilepas begitu saja sesuai permintaan pemerintah.

“Terbukti saat ini keberatan muncul dari kesepakatan yang telah dianggap selesai itu. Kemudian waktu rapat Komisi VII dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan saya tidak mendapatkan jawaban memuaskan khususnya soal rincian dan mekanisme dari divestasi itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Freeport-McMoran Copper and Gold Inc melayangkan surat ketidaksepakatan terkait proposal divestasi yang diajukan pemerintah pada 28 September 2017 silam.

Freeport menegaskan, divestasi sebesar 51 persen masih bersyarat, di mana operasional Freeport diasumsikan berjalan hingga 2041 mendatang.

Surat tersebut ditulis oleh Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Richard Adkerson dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Surat tersebut mencakup lima poin yang termaktub dalam empat halaman dan beredar di media sosial.

Pertama, pemerintah meminta Freeport untuk divestasi maksimal sampai Desember 2018 yang didasarkan pada pasal 24 Kontrak Karya (KK). Ini lantaran pemerintah menganggap bahwa divestasi Freeport 51 persen seharusnya sudah terjadi di tahun 2011 silam.

Namun, Freeport tidak setuju dengan ketentuan itu, sebab periodisasi divestasi harus sesuai dengan ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Sementara itu, Freeport juga ingin agar divestasi dilakukan sesegera mungkin melalui mekanisme penawaran umum perdana.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...
Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:41 WIB

Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kabar tewasnya kombatan Islamic State (IS) asal Indonesia, Bahrun Naim adalah kabar bohong alias ...
Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:30 WIB

Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR. Yang ada hanya pembahasan pergantian Ketua ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...
PKS serukan boikot produk AS dan Israel
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 14:51 WIB

PKS serukan boikot produk AS dan Israel

Pernyataan Donal Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem."Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan ...