Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPK Diultimatum Penuhi Panggilan Pansus Angket

KPK Diultimatum Penuhi Panggilan Pansus Angket

Reporter : Bayu Putra | Senin, 2 Oktober 2017 - 13:19 WIB

IMG-26890

Anggota Pansus Angket KPK Risa Mariska (KiniNews /Bayu Putra).

Jakarta, kini.co.id – Anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Risa Mariska mengultimatum lembaga antirasywah memenuhi undangan mereka.

Hal itu harus dilakukan bila lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu menginginkan pembubaran pansus.

“Pertama, kalau mau (pansus) diberhentikan, ya KPK harus hadir,” tegas Risa kepada wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (2/10).

Risa menjelaskan, Pansus tak bisa serta merta dibubarkan tanpa pertemuan dalam forum resmi. Duduk permasalahan harus jelas ditujukan kepada subjek yang sedang dalam pembahasan.

“Kita tidak mau menerbitkan rekomendasi yang prematur tanpa menghadirkan KPK. Enggak fair dong. Kita harus ketemu,” ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Risa optimistis KPK bakal menemui pansus. Temuan pansus soal KPK dianggap sudah sangat substansial.

Selain itu, pembubaran pansus hanya bisa dilakukan melalui mekanisme paripurna. Sebab, pansus berjalan di bawah sumpah dan bertanggung jawab atas konstitusi.

“Jadi, diberhentikan berdasarkan paripurna saja. Harus sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPPRD (MD3) dengan Tatib DPR,” ujar Risa.

KPK dan Pansus Hak Angket di DPR memang belum pernah bertatap muka. Agus Rahardjo cs menolak memenuhi panggilan pansus. Mereka masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal keabsahan pansus.

Di sisi lain, pansus terus mendesak. Mereka menginginkan KPK mengklarifikasi langsung temuan pansus. Waktu 60 hari kerja pun dianggap tak cukup.

Masa kerja pansus kemudian diperpanjang melalui paripurna, pekan lalu. Perpanjangan dilakukan karena ada sejumlah hal yang belum diselesaikan dan harus mendapat klarifikasi KPK.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...