Selasa, 12 Desember 2017 | 19.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>KPK Diultimatum Penuhi Panggilan Pansus Angket

KPK Diultimatum Penuhi Panggilan Pansus Angket

Reporter : Bayu Putra | Senin, 2 Oktober 2017 - 13:19 WIB

IMG-26890

Anggota Pansus Angket KPK Risa Mariska (KiniNews /Bayu Putra).

Jakarta, kini.co.id – Anggota Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Risa Mariska mengultimatum lembaga antirasywah memenuhi undangan mereka.

Hal itu harus dilakukan bila lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu menginginkan pembubaran pansus.

“Pertama, kalau mau (pansus) diberhentikan, ya KPK harus hadir,” tegas Risa kepada wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (2/10).

Risa menjelaskan, Pansus tak bisa serta merta dibubarkan tanpa pertemuan dalam forum resmi. Duduk permasalahan harus jelas ditujukan kepada subjek yang sedang dalam pembahasan.

“Kita tidak mau menerbitkan rekomendasi yang prematur tanpa menghadirkan KPK. Enggak fair dong. Kita harus ketemu,” ucap politikus PDI Perjuangan itu.

Risa optimistis KPK bakal menemui pansus. Temuan pansus soal KPK dianggap sudah sangat substansial.

Selain itu, pembubaran pansus hanya bisa dilakukan melalui mekanisme paripurna. Sebab, pansus berjalan di bawah sumpah dan bertanggung jawab atas konstitusi.

“Jadi, diberhentikan berdasarkan paripurna saja. Harus sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPPRD (MD3) dengan Tatib DPR,” ujar Risa.

KPK dan Pansus Hak Angket di DPR memang belum pernah bertatap muka. Agus Rahardjo cs menolak memenuhi panggilan pansus. Mereka masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal keabsahan pansus.

Di sisi lain, pansus terus mendesak. Mereka menginginkan KPK mengklarifikasi langsung temuan pansus. Waktu 60 hari kerja pun dianggap tak cukup.

Masa kerja pansus kemudian diperpanjang melalui paripurna, pekan lalu. Perpanjangan dilakukan karena ada sejumlah hal yang belum diselesaikan dan harus mendapat klarifikasi KPK.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...
Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:41 WIB

Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kabar tewasnya kombatan Islamic State (IS) asal Indonesia, Bahrun Naim adalah kabar bohong alias ...
Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:30 WIB

Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR. Yang ada hanya pembahasan pergantian Ketua ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...
PKS serukan boikot produk AS dan Israel
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 14:51 WIB

PKS serukan boikot produk AS dan Israel

Pernyataan Donal Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem."Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan ...