Selasa, 12 Desember 2017 | 19.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Perpanjang Penahanan Bupati Batubara

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Batubara

Reporter : Fadilah | Senin, 2 Oktober 2017 - 19:46 WIB

IMG-26903

Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen keluar mengenakan rompi tahanan. OK ditahan terpisah dari empat tersangka kasus suap Batubara lainnya, Kamis (14/9) malam. KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen harus lebih lama mendekam di rumah tahanan. Sebab penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanannya selama 40 hari ke depan.

“Perpanjangan penahanan untuk 40 hari ke depan, dimulai 4 Oktober 2017 sampai 12 November 2017 ,” tutur Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin, (2/10/2017).

Selain Arya, penyidik KPK juga memperpanjang masa penahanan empat tersangka lainnya. Mereka adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Batubara, Helman Hendardi, Pihak swasta, Sujendi Tarsono dan kontraktor proyek Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang.

“Perpanjangan penahanan, karena proses penyidikannya belum selesai,” katanya.

Untuk diketahui, kelimanya ditetapkan sebagai tersangka pasca diringkus dalam aksi operasi tangkap tangan (OTT) pada (13/9/2017) lalu.

KPK menduga kelimanya terlibat dalam kasus suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

Akibatnya, sebagai pihak diduga pemberi Maringa dan Syaiful disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, sebagai pihak diduga penerima OK Arya, Sujendi dan Helma disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...
Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:41 WIB

Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kabar tewasnya kombatan Islamic State (IS) asal Indonesia, Bahrun Naim adalah kabar bohong alias ...
Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:30 WIB

Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR. Yang ada hanya pembahasan pergantian Ketua ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...
PKS serukan boikot produk AS dan Israel
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 14:51 WIB

PKS serukan boikot produk AS dan Israel

Pernyataan Donal Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem."Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan ...