Kamis, 22 Februari 2018 | 15.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Polemik Senjata Api, Ini Solusi dari Wakil Ketua DPR

Polemik Senjata Api, Ini Solusi dari Wakil Ketua DPR

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 3 Oktober 2017 - 08:01 WIB

IMG-26908

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memberikan solusi untuk mengatasi polemik senjata tersebut.

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan diperlukannya rapat gabungan antara Komisi I DPR, pemerintah, Panglima TNI dan Kapolri untuk mengatasi polemik senjata api (senpi) yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Rapat gabungan menjadi salah satu solusi menyamakan persepsi namun kalau ada pertemuan informal tidak masalah antara DPR, pemerintah, Panglima TNI, dan Kapolri,” kata Taufik di Gedung Parlemen Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (2/10) malam.

Taufik menambahkan polemik tersebut tidak perlu menjadi konsumsi masyarakat karena dikhawatirkan bisa menimbulkan keresahan sehingga harus dijalankan sesuai prosedur pengadaan barang karena menggunakan uang rakyat. Politisi PAN itu sangat mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal ini Menkopolhukam menyamakan persepsi antara TNI dan Polri karena keduanya adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang menggunakan APBN sehingga dibahas bersama dengan DPR.

“Saya sebagai Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan tentunya sangat berkepentingan untuk menjaga hal-hal dalam konteks pembahasan anggaran jangan mencuat ke masyarakat,” ujarnya.

Taufik mengatakan DPR secara keseluruhan tidak membahas hingga kesatuan tiga namun secara format penyampaiannya di kesatuan satu dan duanya itu sangat berkepentingan dan secara konstitusional sangat dimungkinkan. Menurut dia, dalam kaitan dengan pembahasan hingga kesatuan tiga, itu merupakan ranah dari “user”, dalam hal ini Panglima TNI dan Kepolisian.

“Institusi TNI, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga atau RKAKL-nya nomenklaturnya masuk dalam Kemenhan. Kami berharap sekali hal-hal demikian jangan sampai terjadi polemik di masyarakat,” katanya.

Sebelumnya beredar informasi bahwa ada senjata yang ditahan Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) yaitu senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pegawai KPK Senang Novel Baswedan Kembali
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 14:45 WIB

Pegawai KPK Senang Novel Baswedan Kembali

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili oleh Harun Al Rasyid mengaku senang Novel Baswedan dapat kembali."Pertama pegawai KPK merasa ...
Beredar Surat Pencopotan Ketua Fraksi dan Sekretaris Hanura di Parlemen
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 14:35 WIB

Beredar Surat Pencopotan Ketua Fraksi dan Sekretaris Hanura di Parlemen

Beredar surat keputusan Partai Hanura tentang perombakan komposisi Pimpinan Fraksi Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Surat keputusan tersebut bernomor SKEP/566/DPP-Hanura/II/2018 ...
Pulang, Novel Baswedan Disambut Salam dan Peluk
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 14:20 WIB

Pulang, Novel Baswedan Disambut Salam dan Peluk

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, ...
Penyidik Novel Baswedan Ucapkan Terimakasih untuk Presiden dan Wapres
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 14:11 WIB

Penyidik Novel Baswedan Ucapkan Terimakasih untuk Presiden dan Wapres

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengaku berterimakasih kepada Presiden; Joko Widodo, Wapres; Jusuf Kalla dan seluruh masyarakat ...
Novel Baswedan tiba di gedung KPK
Peristiwa - Kamis, 22 Februari 2018 - 13:46 WIB

Novel Baswedan tiba di gedung KPK

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan akhirnya tiba di gedung lembaga antirasuah Jakarta sekitar pukul 12.45 Wib.Sebelum menuju gedung KPK, Novel ...
Tak Diteken Jokowi, Pakar: UU MD3 Tetap Berlaku
Politik - Kamis, 22 Februari 2018 - 12:51 WIB

Tak Diteken Jokowi, Pakar: UU MD3 Tetap Berlaku

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengatakan hasil revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) sah menurut hukum ...