Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>KSP dorong tol Lampung selesai sebelum Asian Games

KSP dorong tol Lampung selesai sebelum Asian Games

Selasa, 3 Oktober 2017 - 09:39 WIB

IMG-26914

Tol Lampung meyisakan sekitar delapan persen pembebasan. Foto: Istimewa

Lampung , kini.co.id – Koordinator Tim Infrastruktur Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Febri Calvin Tetelepta mengatakan pihaknya memberikan tenggat waktu hingga November 2017 penyelesaian pembebasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) selesai dilakukan.

Sehingga sebelum pelaksanaan Asian Games jalan tol tersebut dapat selesai digunakan.

“Secara umum, KSP mengapresiasi kinerja Tim Percepatan Pembangunan JTTS Provinsi Lampung yang mampu menyelesaikan 92 persen ruas Bakauheni-Terbangi Besar dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang,” katanya, di Bandarlampung, Selasa (3/10).

Pemberian tenggat itu, kata Febri, merupakan upaya terakhir karena beberapa kali mundur akibat terkendala pembebasan lahan.

Sebagai program strategis nasional (PSN), kata dia, JTTS harus rampung pada Juni 2018 agar dapat dipakai sebelum Asian Games Juli 2018.

“Kemajuan 92 persen bukan prestasi luar biasa jika 8 persen terakhir tidak bisa terselesaikan dengan baik,” katanya.

Berdasarkan laporan, pembebasan lahan JTTS masih terbentur beberapa masalah yang masih mengganjal. Proses peradilan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Misalnya, proses pengadilan di tingkat Mahkamah Agung lebih dari waktu yang ditentukan,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada Ketua Tim Percepatan JTTS agar dapat melakukan konsultasi dan koordinasi baik di tingkat MA maupun Pengadilan Tinggi agar proses konsiyansi berjalan dengan baik.

Menurut dia, secara umum proyek ini berjalan baik sesuai rencana. “Namun kita tidak boleh lengah sisa 8 persen sebenarnya adalah inti dari permasalahannya, karena tingkat kesulitannya lebih besar dari pembebasan 90 persen sebelumnya.

Permasalahan yang masih tersisa saat ini adalah soal tanah masyarakat di atas tanah negara, perusahaan, perorangan, dan sanggahan masyarakat. Sanggahan itu menyangkut aprasial yang harga ganti rugi dan ukuran tanah yang menurut masyarakat tidak tepat.

“Kami mendorong agar kerja keras Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lahan, satker lahan, BPN, pemda, Hutama Karya, dan kontraktor terus bersinergi dan bekerja cepat,” kata Febri.

Sementara Ketua Tim Percepatan JTTS Adeham berharap kehadiran KSP ke Provinsi Lampung, memberikan dorongan dan motivasi seluruh pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Pihaknya meyakini pembangunan JTTS bisa tepat waktu dengan terus meningkatkan koordinasi penyelenggara di lapangan. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...