Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Semester I, potensi kerugian negara capai Rp27,39 triliun

Semester I, potensi kerugian negara capai Rp27,39 triliun

Reporter : Yudi Andriansyah | Selasa, 3 Oktober 2017 - 13:33 WIB

IMG-26937

Kepala BPK Moermahadi Soerja Djanegara.(KiniNews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Selama semester I tahun 2017, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan 14.997 permasalahan senilai Rp27,39 triliun.

Permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 25,14 triliun, serta permasalahan ketidakhematan, dan ketidakefisien senilai Rp 2,25 triliun.

Demikian hal itu disampaikan Kepala BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Selasa (3/10) di DPR.

Dikatakannya permasalahan ketidakpatuhan dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp 1,81 triliun, potensi kerugian senilai Rp 4,89 triliun, serta kekurangan penerimaan senilai Rp 18,44 triliun.

Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp 509,61 miliar.

Moermahadi menyatakan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2017 merupakan ringkasan dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja, dan 33 LHP dengan tujuan tertentu.

Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk itu ia mengimbuh sebanyak 74 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) memperoleh opini WTP sebanyak 84%, capaian ini mulai mendekati target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 95%. 8 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 9%, dan 6 LKKL memperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat sebanyak 7%.

“Opini atas capaian tingkat perolehan opini WTP pada pemeriksaan tahun 2017 adalah 3,70. Ini masih di bawah target bidang Reformasi Keuangan Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 3,88,” kata dia.

Berbeda halnya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dijelaskannya bahwa capaian opini pada LKPD telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Pemerintah provinsi dengan opini WTP sejumlah 91% dari target 85%, pemerintah kabupaten sejumlah 66% dari target 60%, dan pemerintah kota sejumlah 77% dari target 65%.

Hasil pemeriksaan kinerja yang signifikan antara lain pemeriksaan atas kegiatan niaga dan transportasi gas, pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat, dan pengelolaan KPR Sejahtera dan subsidi selisih angsuran atau subsidi selisih bunga.

Sedangkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang perlu diperhatikan adalah perhitungan bagi hasil migas. Dia menyatakan BPK masih menemukan biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam cost recovery untuk bagi hasil migas tahun 2015 sebesar US$ 956,04 juta atau senilai Rp12,73 triliun.

Moermahadi mengaku telah memantau 463.715 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp 285,23 triliun. Dari jumlah itu, yang telah sesuai dengan rekomendasi adalah 320.136 rekomendasi sebanyak 69,0% atau senilai Rp132,16 triliun.

“Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama semester 1 Tahun 2017, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, dan Arsip Nasional telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dengan status telah sesuai dengan rekomendasi pada periode yang sama,” bebernya.

Efektivitas hasil pemeriksaan BPK tersebut kata dia akan tercapai jika laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

Untuk itu ia berharap lHPS I Tahun 2017 dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada semester berikutnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...