Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Novanto Pulang dari RS, Ini Respon Pimpinan KPK

Novanto Pulang dari RS, Ini Respon Pimpinan KPK

Reporter : Fadilah | Selasa, 3 Oktober 2017 - 14:38 WIB

IMG-26940

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif. (kininews/fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif berharap agar Ketua DPR RI Setya Novanto dapat memenuhi panggilan ketika dijadwalkan dimintai keterangan oleh penyidik lembaga antirasuah.

Hal tersebut merespon kabar telah pulangnya Setya Novanto dari RS Premier Jatinegara, Jakarta Timur.

“Ya kalau beliau sudah sehat itu kan lebih bagus ya, jadi kalau beliau sudah sehat diharapkan ya apabila kalau misalnya dimintai keterangan oleh pihak KPK itu bisa hadir,” tutur Syarif di Jakarta, Selasa, (3/10/2017).

Diketahui, Novanto sudah tak lagi menjalani rawat inap di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. Sebab, ia sudah pulang pada Senin, (2/10/2017) kemarin malam.

Ia sudah diperbolehkan pulang atas seijin dokter yang menangani penyakitnya itu. Diketahui ia diduga mengidap banyak penyakit seperti Jantung, vertigo, dan lain-lain.

Novanto pernah menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) TA 2011-2012. Saat dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka oleh KPK, Ketua Umum Partai Golkar itu selalu mangkir dengan alasan sakit.

Saat masih berstatus sebagai tersangka, Ia diduga telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Novanto melalui Andi Agustinus juga diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggara di DPR dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

Selain itu Novanto melalui Andi Agustinus juga diduga mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP.

(Baca juga: Sudah Sembuh, Pencegahan ke Luar Negeri Setnov Diperpanjang)

Sebagaimana terungkap fakta persidangan, korupsi e-KTP ini diduga sudah terjadi sejak proses perencanaan yang terjadi dalam dua tahap, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Akibatnya, keuangan negara dirugikan sekitar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak terima dengan penetapan tersangka tersebut, Ketua Umum Partai Golkar itu pun memutuskan untuk melawan KPK. Setnov mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jaksel.

Hakim Tunggal PN Jaksel, Cepi Iskandar pun mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Novanto.

Dalam pertimbangannya, Cepi menyebut penetapan tersangka terhadap Novanto tidak sah karena tidak sesuai dengan KUHAP, Undang-undang KPK dan SOP KPK itu sendiri.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...