Kamis, 19 Oktober 2017 | 14.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Agus Rahardjo Dilaporkan, KPK Tak Hentikan Pengusutan Kasus e-KTP

Agus Rahardjo Dilaporkan, KPK Tak Hentikan Pengusutan Kasus e-KTP

Reporter : Fadilah | Rabu, 4 Oktober 2017 - 10:31 WIB

IMG-26965

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menegaskan bahwa KPK tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Langkah ini akan dilakukan KPK meski Ketuanya yaitu Agus Rahardjo dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“Terkait laporan ini, kami yakinkan KPK tidak akan berhenti bekerja usut kasus e-KTP. Kami akan fokus pekerjaan yang dilakukan oleh KPK,” tutur Febri di Jakarta, Rabu, (4/10/2017).

Febri juga mengaku yakin bahwa pelaporan Agus Rahardjo ke Bareskrim Polri akan ditangani secara adil.

“Kalau laporan penegak hukum, kami percaya pihK kepolisian dan kejaksaan akan menjalankannya secara fair,” tutup Febri.

Untuk diketahui, Agus Rahardjo dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dalan sejumlah pengadaan di lembaga antirasuah tersebut.

Berdasarkan surat yang beredar di kalangan pewarta, pelapor adalah Madun Hariyadi. Ia beralamatkan di Jalan Buni Wijaya Kusuma Nomor 5 RT/RW 006/008, kelurahan Munjul, kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Dalam pengaduan itu, pelapor menduga terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan beberapa pekerjaan, yakni pengadaan perangkat Informasi Teknologi (IT) senilai Rp 7,8 miliar, radio trunking senilai Rp 37,7 miliar, jasa W6 dan W5 mesin induk MTU beserta suku cadangnya senilai Rp 39,3 miliar.

Tidak itu saja, pengerjaan lainnya yang turut dilaporkan adalah pembanguan ISS dan BAS di Gedung KPK menggunakan APBN 2016 senilai Rp 25,4 miliar, pembangunan sistem keamaman teknologi informasi juga berasal dari APBN 2016 senilai Rp 14,7 miliar, perangkat sistem layanan berbasis lokasi dari APBN 2016 senilai Rp 14,3 miliar serta pembangunan jaringan infrastruktur eksternal juga senilai Rp 14,3 miliar.

Pelapor menduga telah terjadi konspirasi dan pemufakatan jahat oleh perusahaan-perusahaan konsorsium yang diduga oleh Agus Rahardjo. Sehingga perusahaan-perusahaan llain tidak mampu mengikuti tender yang sudah dimonopoli.

Dalam melaporkan dugaan korupsi itu, pelapor turut melengkapinya dengan beberapa dokumen seperti informasi pemenang lelang pengadaan pembangunan insfrastruktur jaringan teknologi informasi dan lain sebagainya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...
Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan ...
Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat
Hukum - Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat

Hasil awas pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal, Novel Baswedan dan Aris Budiman terindikasi terlibat pelanggaran berat.Novel diduga melakukan pelanggaran berat dengan ...
Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 08:48 WIB

Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!

Kabar gembira untuk Anda para pemburu pekerjaan, sebab saat ini salahsatu BUMN terbesar di Indonesia sedang membuka lowongan pekerjaan.PT Pertamina ...