Selasa, 12 Desember 2017 | 19.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jadi Tersangka, Bupati Kutai Kartanegara Akan Jalani Pemeriksaan Perdana

Jadi Tersangka, Bupati Kutai Kartanegara Akan Jalani Pemeriksaan Perdana

Reporter : Fadilah | Rabu, 4 Oktober 2017 - 11:22 WIB

IMG-26970

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari. Antara.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, Rabu, (4/10/2017).

Rita menjalani pemeriksaan perdana pasca ditetapkan sebagai tersangka suap pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kepala sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.

“Yang bersangkutan (Rita Widyasari) akan diperiksa sebagai tersangka,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah.

Selain memeriksa Rita, penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairuddin (KHR).

Sama halnya seperti Rita, Khairuddin juga akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Khairuddin merupakan tersangka penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yaitu uang sebesar US$ 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara.

“KHR (Khairuddin) diperiksa sebagai tersangka menerima gratifikasi,” Katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari sebagai tersangka di dua kasus berbeda.

Kasus pertama Rita diduga menerima uang Rp 6 miliar dari Hery Susanton Gun, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (PT SGP) terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan Kelapa Sawit di Desa kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

Suap diduga penerimaan uang Rp 6 miliar ini diterima sekitar bulan Juli dan Agustus 2010‎ dan diindikasikan ditujukan untuk memuluskan proses perisinan lokasi PT SGP.

Kasus kedua, Bupati Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairuddin menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yaitu uang sebesar US$ 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berbeda. ‎Diduga sebagai pihak penerima, kasus suap, Bupati Rita disangkakan melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

Diduga sebagai pihak pemberi, Direktur Utama PT SGP, Hery Susanto Gun (HSG) disangkakan melanggar Pasal 55 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No 31‎ tahun 199c tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

Selanjutnya diduga sebagai penerima gratifikasi, Bupati Rita dan Komisaris PT MBB, Khairudin disangkakan Pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 200w tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...
Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:41 WIB

Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kabar tewasnya kombatan Islamic State (IS) asal Indonesia, Bahrun Naim adalah kabar bohong alias ...
Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:30 WIB

Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR. Yang ada hanya pembahasan pergantian Ketua ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...
PKS serukan boikot produk AS dan Israel
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 14:51 WIB

PKS serukan boikot produk AS dan Israel

Pernyataan Donal Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem."Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan ...