Selasa, 12 Desember 2017 | 19.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta Rapat Gabungan Tentang Kejelasan Senjata Impor

DPR Minta Rapat Gabungan Tentang Kejelasan Senjata Impor

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 4 Oktober 2017 - 14:03 WIB

IMG-26975

Gedung DPR/MPR RI. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding memberikan bereaksi terkait pengadaan senjata impor untuk Kepolisian Republik Indonesia. Menurutnya, dalam waktu dekat Komisi III

dan Komisi I DPR akan menggelar rapat gabungan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta kejelasan terkait impor tersebut.

“Rapat gabungan nanti kita akan meminta konfirmasi terkait titik permasalahan komunikasi dan koordinasi pada persoalan pengadaan senjata ini. Supaya polemik ini bisa berakhir, tidak menjadi perdebatan lagi,” ungkapnya di Komplek Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (4/9).

Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu mengatakan, dalam rapat gabungan itu DPR akan mendengarkan keterangan dari Panglima TNI dan Kapolri.

“DPR akan menggali keterangan mengenai karakteristik senjata ‎di dua instansi itu. Mulai dari proses pengadaan, kemudian bagaimana dengan jenis senjatanya. Apakah itu dalam konteks untuk masalah penjagaan seperti apa, apakah senjata itu masuk kategori senjata tempur dan sebagainya,” jelasnya.

Sudding menilai sebagai Panglima TNI seharusnya Gatot Nurmantyo mengetahui persoalan pengadaan senjata tersebut‎. Untuk itu, dalam agenda rapat gabungan nanti DPR akan meminta konfirmasi terkait permasalahan komunikasi dan koordinasi dari kedua pihak.

“Jadi rapat gabungan itu rencananya dijadwalkan hari Kamis minggu ini. Yang utama dipertanyakan terkait polemik di masyarakat dalam masalah pengadaan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sabtu (30/9/2017), sebanyak 280 pucuk senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter dan 5.932 butir peluru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten.

Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pengadaan senjata Polri tersebut sudah sesuai prosedur. Namun, dia menyayangkan dalam pengadaannya antara Panglima TNI dan Kapolri tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarkedua institusi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...
Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:41 WIB

Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kabar tewasnya kombatan Islamic State (IS) asal Indonesia, Bahrun Naim adalah kabar bohong alias ...
Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:30 WIB

Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR. Yang ada hanya pembahasan pergantian Ketua ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...
PKS serukan boikot produk AS dan Israel
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 14:51 WIB

PKS serukan boikot produk AS dan Israel

Pernyataan Donal Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem."Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan ...