Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta Rapat Gabungan Tentang Kejelasan Senjata Impor

DPR Minta Rapat Gabungan Tentang Kejelasan Senjata Impor

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 4 Oktober 2017 - 14:03 WIB

IMG-26975

Gedung DPR/MPR RI. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi III DPR Sarifudin Sudding memberikan bereaksi terkait pengadaan senjata impor untuk Kepolisian Republik Indonesia. Menurutnya, dalam waktu dekat Komisi III

dan Komisi I DPR akan menggelar rapat gabungan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta kejelasan terkait impor tersebut.

“Rapat gabungan nanti kita akan meminta konfirmasi terkait titik permasalahan komunikasi dan koordinasi pada persoalan pengadaan senjata ini. Supaya polemik ini bisa berakhir, tidak menjadi perdebatan lagi,” ungkapnya di Komplek Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (4/9).

Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu mengatakan, dalam rapat gabungan itu DPR akan mendengarkan keterangan dari Panglima TNI dan Kapolri.

“DPR akan menggali keterangan mengenai karakteristik senjata ‎di dua instansi itu. Mulai dari proses pengadaan, kemudian bagaimana dengan jenis senjatanya. Apakah itu dalam konteks untuk masalah penjagaan seperti apa, apakah senjata itu masuk kategori senjata tempur dan sebagainya,” jelasnya.

Sudding menilai sebagai Panglima TNI seharusnya Gatot Nurmantyo mengetahui persoalan pengadaan senjata tersebut‎. Untuk itu, dalam agenda rapat gabungan nanti DPR akan meminta konfirmasi terkait permasalahan komunikasi dan koordinasi dari kedua pihak.

“Jadi rapat gabungan itu rencananya dijadwalkan hari Kamis minggu ini. Yang utama dipertanyakan terkait polemik di masyarakat dalam masalah pengadaan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sabtu (30/9/2017), sebanyak 280 pucuk senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter dan 5.932 butir peluru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten.

Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pengadaan senjata Polri tersebut sudah sesuai prosedur. Namun, dia menyayangkan dalam pengadaannya antara Panglima TNI dan Kapolri tidak adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarkedua institusi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...