Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Fakta Tentang Pelapor Ketua KPK, Pernah Dituntut 2 Tahun Penjara

Fakta Tentang Pelapor Ketua KPK, Pernah Dituntut 2 Tahun Penjara

Reporter : Fadilah | Rabu, 4 Oktober 2017 - 14:57 WIB

IMG-26979

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendengarkan pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari.

Jakarta, kini.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri oleh Madun Hariyadi.

Madun yang merupakan warga Jalan Buni Wijaya Kusuma Nomor 5 RT/RW 006/008, kelurahan Munjul, kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pernah dituntut dua tahun penjara atas kasus dugaan penipuan dan pemerasan terhadap salah seorang pejabat dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pejabat yang dimaksud adalah Suprayoga Hadi, Deputi pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

(Baca juga: Agus Rahardjo Dilaporkan, KPK Tak Hentikan Pengusutan Kasus e-KTP)

Yoga melaporkan Madun lantaran merasa tertipu. Semula Madun yang mengaku sebagai petugas KPK menjanjikan akan membantu Yoga agar kasus yang membelitnya dapat dihentikan.

Sampai akhirnya laporan Yoga pun ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Selatan dan naik ke tahap persidangan.

Di tahap tersebut, Hakim PN Jaksel memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 9 bulan terhadap Madun.

Untuk diketahui, Madun melaporkan Agus atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dalan sejumlah pengadaan di lembaga antirasuah tersebut.

Dalam pengaduan itu, Madun menduga terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan beberapa pekerjaan, yakni pengadaan perangkat Informasi Teknologi (IT) senilai Rp 7,8 miliar, radio trunking senilai Rp 37,7 miliar, jasa W6 dan W5 mesin induk MTU beserta suku cadangnya senilai Rp 39,3 miliar.

Tidak itu saja, pengerjaan lainnya yang turut dilaporkan adalah pembanguan ISS dan BAS di Gedung KPK menggunakan APBN 2016 senilai Rp 25,4 miliar, pembangunan sistem keamaman teknologi informasi juga berasal dari APBN 2016 senilai Rp 14,7 miliar, perangkat sistem layanan berbasis lokasi dari APBN 2016 senilai Rp 14,3 miliar serta pembangunan jaringan infrastruktur eksternal juga senilai Rp 14,3 miliar.

Madun juga menduga telah terjadi konspirasi dan pemufakatan jahat oleh perusahaan-perusahaan konsorsium yang diduga oleh Agus Rahardjo. Sehingga perusahaan-perusahaan llain tidak mampu mengikuti tender yang sudah dimonopoli.

Dalam melaporkan dugaan korupsi itu, Madun turut melengkapinya dengan beberapa dokumen seperti informasi pemenang lelang pengadaan pembangunan insfrastruktur jaringan teknologi informasi dan lain sebagainya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...