Senin, 19 Februari 2018 | 00.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Fakta Tentang Pelapor Ketua KPK, Pernah Dituntut 2 Tahun Penjara

Fakta Tentang Pelapor Ketua KPK, Pernah Dituntut 2 Tahun Penjara

Reporter : Fadilah | Rabu, 4 Oktober 2017 - 14:57 WIB

IMG-26979

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendengarkan pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari.

Jakarta, kini.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri oleh Madun Hariyadi.

Madun yang merupakan warga Jalan Buni Wijaya Kusuma Nomor 5 RT/RW 006/008, kelurahan Munjul, kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pernah dituntut dua tahun penjara atas kasus dugaan penipuan dan pemerasan terhadap salah seorang pejabat dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pejabat yang dimaksud adalah Suprayoga Hadi, Deputi pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

(Baca juga: Agus Rahardjo Dilaporkan, KPK Tak Hentikan Pengusutan Kasus e-KTP)

Yoga melaporkan Madun lantaran merasa tertipu. Semula Madun yang mengaku sebagai petugas KPK menjanjikan akan membantu Yoga agar kasus yang membelitnya dapat dihentikan.

Sampai akhirnya laporan Yoga pun ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Selatan dan naik ke tahap persidangan.

Di tahap tersebut, Hakim PN Jaksel memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 9 bulan terhadap Madun.

Untuk diketahui, Madun melaporkan Agus atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dalan sejumlah pengadaan di lembaga antirasuah tersebut.

Dalam pengaduan itu, Madun menduga terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan beberapa pekerjaan, yakni pengadaan perangkat Informasi Teknologi (IT) senilai Rp 7,8 miliar, radio trunking senilai Rp 37,7 miliar, jasa W6 dan W5 mesin induk MTU beserta suku cadangnya senilai Rp 39,3 miliar.

Tidak itu saja, pengerjaan lainnya yang turut dilaporkan adalah pembanguan ISS dan BAS di Gedung KPK menggunakan APBN 2016 senilai Rp 25,4 miliar, pembangunan sistem keamaman teknologi informasi juga berasal dari APBN 2016 senilai Rp 14,7 miliar, perangkat sistem layanan berbasis lokasi dari APBN 2016 senilai Rp 14,3 miliar serta pembangunan jaringan infrastruktur eksternal juga senilai Rp 14,3 miliar.

Madun juga menduga telah terjadi konspirasi dan pemufakatan jahat oleh perusahaan-perusahaan konsorsium yang diduga oleh Agus Rahardjo. Sehingga perusahaan-perusahaan llain tidak mampu mengikuti tender yang sudah dimonopoli.

Dalam melaporkan dugaan korupsi itu, Madun turut melengkapinya dengan beberapa dokumen seperti informasi pemenang lelang pengadaan pembangunan insfrastruktur jaringan teknologi informasi dan lain sebagainya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...
NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 09:58 WIB

NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung

Partai NasDem akan segera berkonsolidasi dengan Partai Hanura dan PKS setelah calon yang mereka usung dalam Pilgub Lampung, Mustafa ditetapkan ...
Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan
Hukum - Jumat, 16 Februari 2018 - 13:18 WIB

Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan

Usai menjalani pemeriksaan selama empat jam, Bupati Lampung Tengah, Mustofa resmi berstatus tersangka dan langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ...