Kamis, 19 Oktober 2017 | 14.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Kata Anggota DPR Ini, KPK Seperti Kantor Berita

Kata Anggota DPR Ini, KPK Seperti Kantor Berita

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 4 Oktober 2017 - 17:11 WIB

IMG-26984

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mengejar Setya Novanto pasca permohonan praperadilan dikabulkan.

“KPK kan bukan lembaga penegak hukum. KPK itu adalah kantor berita pemberantasan korupsi,” seloroh dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (04/10).

Selama ini, menurutnya, KPK banyak melontarkan hal yang tidak bermakna. Bahkan ucapan dari pihak KPK cenderung asal ucap.

“Isinya sih banyak omong kosongnya,” sindir dia.

Lanjut, Fahri memberikan contoh ucapan omong kosong KPK yakni ketika KPK percaya ada anggota DPR yang menerima bancakan korupsi e-KTP sebanyak Rp 2,3 triliun.

Fahri mengaku sudah mempelajari hal yang dipercayai KPK, ternyata itu merupakan kebohongan.

“Misalnya dia bilang Rp 2,3 triliun dipakai bancakan di DPR. Mana? Tidak ada. Bohong itu. Terus katanya ada anggota DPR yang kembaliin, itu siapa yang kembaliin?” tanya dia.

Diungkapkannya lagi, ada mantan anggota DPR yang mengembalikan dana yakni Djafar Hafsah.

Ketika mengembalikan, Djafar mengakui uang didapat dari Mantan Bendahara Umum Demokrat, M Nazarudin.

“Tapi belum tentu itu uang e-KTP,” kata dia.

Kemudian Fahri mempersoalkan ucapan KPK yang menyebut ada 14 nama anggota DPR, kembalikan uang bancakan e-KTP pada 2017.

Padahal uang itu didapat sejak 2010. Menurut Fahri anggota yang mengembalikan uang bisa diseret sebagai tersangka.

Lantaran ada dugaan mereka yang mengembalikan ikut menikmati.

“Tiba-tiba kembaliin uang ke KPK. Siapa orang itu? Kenapa orang itu enggak jadi tersangka? Dia sudah nikmatin uang, paling tidak bunganya selama tujuh tahun. Kenapa dia enggak jadi tersangka? Kenapa yang belum jelas terima uang, dikoyak-koyak setiap hari,” tandasnya.

Ironisnya tindakan itu, dipaksakan untuk diterima. Meskipun pengusutan korupsi di KPK banyak kejanggalan.

“Dan kita dipaksa menerima, logika konyol ini. KPK ini sebenarnya kekonyolan yang sudah kadung kita benarkan. Ini yang membuat nalar publik rusak,” pungkasnya.¬†Setidaknya enam kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipecundangi dalam sidang praperadilan.

Diantaranya KPK tumbang oleh Budi Gunawan, Hadi Poernomo, Ilham Arief Sirajuddin, Marthen Dira Tome, Taufiqurrahman (2017) dan yang teranyar Setya Novanto.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...
Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan ...
Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat
Hukum - Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat

Hasil awas pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal, Novel Baswedan dan Aris Budiman terindikasi terlibat pelanggaran berat.Novel diduga melakukan pelanggaran berat dengan ...
Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 08:48 WIB

Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!

Kabar gembira untuk Anda para pemburu pekerjaan, sebab saat ini salahsatu BUMN terbesar di Indonesia sedang membuka lowongan pekerjaan.PT Pertamina ...