Selasa, 12 Desember 2017 | 19.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Kata Anggota DPR Ini, KPK Seperti Kantor Berita

Kata Anggota DPR Ini, KPK Seperti Kantor Berita

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 4 Oktober 2017 - 17:11 WIB

IMG-26984

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempertanyakan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus mengejar Setya Novanto pasca permohonan praperadilan dikabulkan.

“KPK kan bukan lembaga penegak hukum. KPK itu adalah kantor berita pemberantasan korupsi,” seloroh dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (04/10).

Selama ini, menurutnya, KPK banyak melontarkan hal yang tidak bermakna. Bahkan ucapan dari pihak KPK cenderung asal ucap.

“Isinya sih banyak omong kosongnya,” sindir dia.

Lanjut, Fahri memberikan contoh ucapan omong kosong KPK yakni ketika KPK percaya ada anggota DPR yang menerima bancakan korupsi e-KTP sebanyak Rp 2,3 triliun.

Fahri mengaku sudah mempelajari hal yang dipercayai KPK, ternyata itu merupakan kebohongan.

“Misalnya dia bilang Rp 2,3 triliun dipakai bancakan di DPR. Mana? Tidak ada. Bohong itu. Terus katanya ada anggota DPR yang kembaliin, itu siapa yang kembaliin?” tanya dia.

Diungkapkannya lagi, ada mantan anggota DPR yang mengembalikan dana yakni Djafar Hafsah.

Ketika mengembalikan, Djafar mengakui uang didapat dari Mantan Bendahara Umum Demokrat, M Nazarudin.

“Tapi belum tentu itu uang e-KTP,” kata dia.

Kemudian Fahri mempersoalkan ucapan KPK yang menyebut ada 14 nama anggota DPR, kembalikan uang bancakan e-KTP pada 2017.

Padahal uang itu didapat sejak 2010. Menurut Fahri anggota yang mengembalikan uang bisa diseret sebagai tersangka.

Lantaran ada dugaan mereka yang mengembalikan ikut menikmati.

“Tiba-tiba kembaliin uang ke KPK. Siapa orang itu? Kenapa orang itu enggak jadi tersangka? Dia sudah nikmatin uang, paling tidak bunganya selama tujuh tahun. Kenapa dia enggak jadi tersangka? Kenapa yang belum jelas terima uang, dikoyak-koyak setiap hari,” tandasnya.

Ironisnya tindakan itu, dipaksakan untuk diterima. Meskipun pengusutan korupsi di KPK banyak kejanggalan.

“Dan kita dipaksa menerima, logika konyol ini. KPK ini sebenarnya kekonyolan yang sudah kadung kita benarkan. Ini yang membuat nalar publik rusak,” pungkasnya.¬†Setidaknya enam kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipecundangi dalam sidang praperadilan.

Diantaranya KPK tumbang oleh Budi Gunawan, Hadi Poernomo, Ilham Arief Sirajuddin, Marthen Dira Tome, Taufiqurrahman (2017) dan yang teranyar Setya Novanto.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...
Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:41 WIB

Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kabar tewasnya kombatan Islamic State (IS) asal Indonesia, Bahrun Naim adalah kabar bohong alias ...
Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:30 WIB

Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR. Yang ada hanya pembahasan pergantian Ketua ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...
PKS serukan boikot produk AS dan Israel
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 14:51 WIB

PKS serukan boikot produk AS dan Israel

Pernyataan Donal Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem."Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan ...