Selasa, 12 Desember 2017 | 11.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Diminta Bubar oleh Fahri Hamzah, Ini Jawaban Menohok dari KPK

Diminta Bubar oleh Fahri Hamzah, Ini Jawaban Menohok dari KPK

Reporter : Fadilah | Kamis, 5 Oktober 2017 - 10:35 WIB

IMG-27008

Gedung KPK baru (KiniNews/doc)

Jakarta, kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah berpendapat bahwa kritik terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) hanya datang dari segelintir orang yang melihat pemberantasan korupsi oleh KPK dari sisi negatif.

Hal tersebut merespon tudingan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mempermasalahkan keabsahan OTT KPK secara hukum dan kegaduhan yang ditimbulkan oleh operasi tersebut.

Kata Febri, lebih dari 75 OTT yang dilakukan oleh KPK hingga saat ini semuanya terbukti bersalah di pengadilan.

“Tentu lebih tepat kita percaya pada Hakim dan proses peradilan, dibanding orang-orang tertentu yang kami tidak tahu apakah mengikuti proses persidangan, membaca dokumen persidangan atau tidak,” tuturnya di Jakarta, Kamis, (5/10/2017).

(Baca juga:6 Kali Keok di Praperadilan, Fahri Hamzah Bilang KPK Ditutup Saja)

Lebih jauh Febri menjelaskan, tudingan tentang ilegalnya OTT KPK dapat dijawab dengan mudah oleh Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal itu berbunyi, “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Menurut Febri, munculnya tudingan-tudingan itu tak lebih dari kecenderungan pihak tertentu yang hanya melihat sisi negatif kegiatan KPK.

“Ada sejumlah orang yang melihat sisi negatif dari pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Kami tentu melihat itu. Kalau informasinya benar, sebagai masukan buat KPK. Tapi jika didasarkan dari informasi-informasi yang keliru atau sifatnya tuduhan, tentu saja kita perlu klarifikasi,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fahri mengusulkan agar KPK ditutup dan pengusutan kasus korupsi dikembalikan ke pihak yang berkompeten, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Dia percaya jika wewenang mengusut korupsi dikembalikan kepada dua institusi itu, maka tidak muncul kegaduhan seperti saat ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang
Hukum - Selasa, 12 Desember 2017 - 11:01 WIB

KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang

Tersangka kasus korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) TA 2011-2012 Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, ...
Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:29 WIB

Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong kemajuan UMKM di daerah. Di antaranya dengan menyalurkan kredit untuk pelaku usaha kecil.Sebagai pilihan, pemerintah ...
Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:15 WIB

Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali

Untuk yang ke-7 kalinya ajang Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) 2017/2018 yang digagas oleh Indonesia Travel and Tourism ...
70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 09:40 WIB

70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM

Kementerian Perindustrian memfasilitasi sebanyak 70 industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif yang berasal dari beberapa sentra Pulau Jawa untuk bekerja sama dengan 30 pemasok ...
Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:34 WIB

Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR

Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terus mendapat kecaman. Sebagai bentuk dukungan ...
Batal Menjadi Ketua DPR RI, Aziz Legowo
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:30 WIB

Batal Menjadi Ketua DPR RI, Aziz Legowo

Politikus Partai Golkar Aziz Syamsudin mengaku tak masalah jika dirinya batal menjadi ketua DPR.Rapat Badan Musyawarah (Bamus) hari ini menyerahkan ...