Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Diminta Bubar oleh Fahri Hamzah, Ini Jawaban Menohok dari KPK

Diminta Bubar oleh Fahri Hamzah, Ini Jawaban Menohok dari KPK

Reporter : Fadilah | Kamis, 5 Oktober 2017 - 10:35 WIB

IMG-27008

Gedung KPK baru (KiniNews/doc)

Jakarta, kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah berpendapat bahwa kritik terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) hanya datang dari segelintir orang yang melihat pemberantasan korupsi oleh KPK dari sisi negatif.

Hal tersebut merespon tudingan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mempermasalahkan keabsahan OTT KPK secara hukum dan kegaduhan yang ditimbulkan oleh operasi tersebut.

Kata Febri, lebih dari 75 OTT yang dilakukan oleh KPK hingga saat ini semuanya terbukti bersalah di pengadilan.

“Tentu lebih tepat kita percaya pada Hakim dan proses peradilan, dibanding orang-orang tertentu yang kami tidak tahu apakah mengikuti proses persidangan, membaca dokumen persidangan atau tidak,” tuturnya di Jakarta, Kamis, (5/10/2017).

(Baca juga:6 Kali Keok di Praperadilan, Fahri Hamzah Bilang KPK Ditutup Saja)

Lebih jauh Febri menjelaskan, tudingan tentang ilegalnya OTT KPK dapat dijawab dengan mudah oleh Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal itu berbunyi, “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Menurut Febri, munculnya tudingan-tudingan itu tak lebih dari kecenderungan pihak tertentu yang hanya melihat sisi negatif kegiatan KPK.

“Ada sejumlah orang yang melihat sisi negatif dari pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Kami tentu melihat itu. Kalau informasinya benar, sebagai masukan buat KPK. Tapi jika didasarkan dari informasi-informasi yang keliru atau sifatnya tuduhan, tentu saja kita perlu klarifikasi,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fahri mengusulkan agar KPK ditutup dan pengusutan kasus korupsi dikembalikan ke pihak yang berkompeten, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Dia percaya jika wewenang mengusut korupsi dikembalikan kepada dua institusi itu, maka tidak muncul kegaduhan seperti saat ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...