Selasa, 12 Desember 2017 | 19.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Polri, BIN dan TNI dapat tambahan anggaran tertinggi 2018

Polri, BIN dan TNI dapat tambahan anggaran tertinggi 2018

Reporter : Sindi Violinda | Kamis, 5 Oktober 2017 - 21:43 WIB

IMG-27019

Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Antara

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah melalui Kementrian Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati anggaran kementerian atau lembaga (K/L) tahun depan sebesar Rp 814,08 triliun.

Jumlah ini lebih tinggi Rp 7 triliun dari jumlah dalam postur sementara RAPBN 2018 yang disepakati pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sebesar Rp 846,9 triliun yang itu pun sudah naik Rp 25,5 triliun dari usulan awal dalam Nota Keuangan RAPBN 2018.

Dengan demikian, anggaran belanja K/L dalam postur sementara terbaru, naik Rp 32,5 triliun dari usulan awal dalam nota keuangan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, tambahan tertinggi dialokasikan untuk tiga lembaga, yaitu Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masing-masing sebesar Rp 16,88 triliun, Rp3,92 triliun, dan Rp 1,85 triliun.

Alokasi tambahan itu lanjut dia, mempertimbangkan kebutuhan untuk pengamanan sesuai kondisi aktual serta reformasi dan organisasi.

“Kan kita tahun 2018 tensi dari keamanan meningkat, pertama ada Pilkada, kedua menjelang Pemilu, ketiga adalah IMF-World Bank Annual Meeting yang tentunya butuh antisipasi,” tambah dia.

Sementara rincian teknis penggunaan anggaran-anggaran itu lanjut Askolani, akan dibahas di masing-masing komisi terkait.

Meski demikian, ia mengaku tambahan anggaran untuk lembaga-lembaga itu juga telah menyesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Tambahan itu lanjut dia, juga memperhitungkan keseimbangan untuk infrastruktur dan bidang sosial.

Untuk anggaran infrastruktur sendiri, Askolani mengaku, tambahan anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PU Pera) tidak terlalu besar, yaitu hanya sebesar Rp 475 miliar.

“Sebab selama ini kan Kementerian PU Pera memang paling tinggi (anggarannya),” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...
Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:41 WIB

Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kabar tewasnya kombatan Islamic State (IS) asal Indonesia, Bahrun Naim adalah kabar bohong alias ...
Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:30 WIB

Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR. Yang ada hanya pembahasan pergantian Ketua ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...
PKS serukan boikot produk AS dan Israel
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 14:51 WIB

PKS serukan boikot produk AS dan Israel

Pernyataan Donal Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem."Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan ...