Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Anggota DPR Ini Sebut Perppu Ormas Lemah

Anggota DPR Ini Sebut Perppu Ormas Lemah

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 6 Oktober 2017 - 14:36 WIB

IMG-27042

Belasan Ormas Islam yang menolak Perppu Nomor 2/2017 mendatangi DPR. KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera, meminta pemerintah lebih serius melakukan pembahasan Perppu Ormas dengan DPR karena berkaitan dengan masyarakat luas.

Selain itu diungkapkan bahwa Perppu Ormas ini sangat lemah secara filosofis dan juga aspek hukumnya.

“Maka kami butuh penjelasan pemerintah, jadi jangan tidak serius seperti sekarang ini!,” kata Mardani saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta,(6/10).

Mardani justru mempertanyakan, dilaporkannya Eggi Sudjana oleh Sures Kumar ke Bareskrim karena tuduhan menyebarkan ujaran kebencian.

Pelaporan ini didasarkan pada penjelasan Eggi terhadap sidang Judicial Review terhadap Perpu 2/2017 di MK 2 Oktober 2017.

Eggi mengatakan menolak frasa ‘setiap ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila harus dibubarkan’ dalam Perpu 2/2017.

Alasannya jika Perpu ini diberlakukan memiliki konsekuensi hukum agama non Islam yang memiliki konsep keutuhanan tidak esa, harus dibubarkan karena tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila.

Oleh karenanya, Mardani mengingatkan pemerintah jangan sampai menjadikan kebijakan ini menjadi pertanda pemerintah masuk ke kebijakan represif dan tafsir tunggal mengulang era Orde lama dan Orde baru.

“Kita harus serius melakukan pembahasan Perppu ini, agar jangan sampai ada anggapan Pemerintah menjadi Otoriter seperti Era Orde Baru,” tegasnya.

Politisi PKS ini mengusulkan ada pelibatan elemen lain dalam pembahasan Perppu Orma ini.

“Selain tiga kementerian yang diundang sekarang, Saya mengusulkan Kementerian Agama, TNI dan Polri harus dilibatkan dalam pembahasan ini,” ujarnya.

Lebih jauh, Undang-undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) sebelum ada Perppu lebih maju dalam mengedepankan Hak Asasi Manusia.

“Paradigma Perppu Ormas sekarang ini seyogyanya seperti ketika mengelola negara pada zaman Orde Baru,” jelasnya.

Mardani kemudian mengistilahkan Pemerintah membocorkan atap rumah yang sedang hujan karena sofa bolong.

“Dalam Penjelasan pemerintah terhadap perlunya Perppu Ormas yang saya terima, sangat lemah sekali landasan Ontologis dan Aksiologisnya,” katanya.

Anggota DPR Dapil Jabar 7 ini juga meminta setelah ketiga elemen Pemerintah itu diundang, hasil rapatnya dijadikan kesimpulan sikap DPR terhadap Perppu Ormas ini.

“Saya berharap rapat dengan semua elemen pemerintah tersebut menjadi sikap DPR terhadap Perppu N0. 2/2017 Tentang Ormas ini,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...