Selasa, 12 Desember 2017 | 19.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Jual Anak Perusahaan BUMN, Jokowi Diminta Lakukan Kajian Mendalam

Jual Anak Perusahaan BUMN, Jokowi Diminta Lakukan Kajian Mendalam

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 6 Oktober 2017 - 15:21 WIB

IMG-27049

Gedung DPR/MPR RI. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Anggota DPR RI dari FPDIP, Darmadi Durianto meminta Presiden Jokowi melakukan kajian mendalam dulu jika ingin menjual anak usaha BUMN yang berjumlah 800 perusahaan.

“Kalau setelah dikaji, ternyata sudah tidak punya harapan lagi maka mungkin bisa dipertimbangkan untuk dijual, tapi perlu diingat juga bahwa disatu sisi berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, wacana tersebut juga harus mendapat persetujuan DPR. Jadi menjual juga tidak bisa langsung, prosesnya bertahap. Jadi intinya mau dijual atau tidak itu tergantung hasil kajian. Penjualan anak usaha BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR, ini yang banyak pihak tidak tahu. Dan prosesnya cukup rumit,” ujar Bendahara Megawati Institute itu di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (6/10).

Yang jelas, kata dia, keinginan Jokowi itu harus dikalkulasi dengan perhitungan yang matang dan cermat.

“Maksud presiden adalah jika anak usaha BUMN sudah menjadi beban bagi induknya dan kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk direvitalisasi lebih baik dijual, tentu ide yang baik dan Presiden harus mendapat info dan hitungan yang dalam dan komprehensif,” tandasnya.

Namun demikian, Darmadi juga menyarankan agar Jokowi juga memilah-milah anak usaha BUMN mana saja yang bisa dijual dan tidak.

“Istilahnya bisnis yang sudah stalemated dalam dunia bisnis tentu lebih baik dipertimbangkan untuk dijual. Kecuali bisnis yang menguasai hajat hidup orang banyak atau yang strategis, itu tidak boleh dijual,” katanya.

“Lebih baik dikaji dulu apa penyebab anak usaha BUMN tersebut merugi? Kalau penyebabnya karena masalah mis management tentu sebaiknya di revitalisasi dengan mencari tangan-tangan yang handal dan kompeten untuk direvitalisasi kembali,” pungkasnya

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...
Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:41 WIB

Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kabar tewasnya kombatan Islamic State (IS) asal Indonesia, Bahrun Naim adalah kabar bohong alias ...
Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:30 WIB

Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR. Yang ada hanya pembahasan pergantian Ketua ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...
PKS serukan boikot produk AS dan Israel
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 14:51 WIB

PKS serukan boikot produk AS dan Israel

Pernyataan Donal Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem."Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan ...