Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Jual Anak Perusahaan BUMN, Jokowi Diminta Lakukan Kajian Mendalam

Jual Anak Perusahaan BUMN, Jokowi Diminta Lakukan Kajian Mendalam

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 6 Oktober 2017 - 15:21 WIB

IMG-27049

Gedung DPR/MPR RI. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Anggota DPR RI dari FPDIP, Darmadi Durianto meminta Presiden Jokowi melakukan kajian mendalam dulu jika ingin menjual anak usaha BUMN yang berjumlah 800 perusahaan.

“Kalau setelah dikaji, ternyata sudah tidak punya harapan lagi maka mungkin bisa dipertimbangkan untuk dijual, tapi perlu diingat juga bahwa disatu sisi berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, wacana tersebut juga harus mendapat persetujuan DPR. Jadi menjual juga tidak bisa langsung, prosesnya bertahap. Jadi intinya mau dijual atau tidak itu tergantung hasil kajian. Penjualan anak usaha BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR, ini yang banyak pihak tidak tahu. Dan prosesnya cukup rumit,” ujar Bendahara Megawati Institute itu di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (6/10).

Yang jelas, kata dia, keinginan Jokowi itu harus dikalkulasi dengan perhitungan yang matang dan cermat.

“Maksud presiden adalah jika anak usaha BUMN sudah menjadi beban bagi induknya dan kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk direvitalisasi lebih baik dijual, tentu ide yang baik dan Presiden harus mendapat info dan hitungan yang dalam dan komprehensif,” tandasnya.

Namun demikian, Darmadi juga menyarankan agar Jokowi juga memilah-milah anak usaha BUMN mana saja yang bisa dijual dan tidak.

“Istilahnya bisnis yang sudah stalemated dalam dunia bisnis tentu lebih baik dipertimbangkan untuk dijual. Kecuali bisnis yang menguasai hajat hidup orang banyak atau yang strategis, itu tidak boleh dijual,” katanya.

“Lebih baik dikaji dulu apa penyebab anak usaha BUMN tersebut merugi? Kalau penyebabnya karena masalah mis management tentu sebaiknya di revitalisasi dengan mencari tangan-tangan yang handal dan kompeten untuk direvitalisasi kembali,” pungkasnya

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...