Selasa, 12 Desember 2017 | 19.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK tetapkan Kepala Pengadilan Tinggi Sulut tersangka

KPK tetapkan Kepala Pengadilan Tinggi Sulut tersangka

Reporter : Yudi Andriansyah | Minggu, 8 Oktober 2017 - 07:02 WIB

IMG-27096

Pimpinan KPK dalam keterangan pers pengungkapan hasil OTT Ketua PT Sulut dan anggota DPR Fraksi Golkar, Sabtu (7/10). Antara/Rosa Panggabean

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut), Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait putusan banding perkara korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut tahun 2010, Sabtu (7/10).

Penetapan ini dilakukan oleh KPK setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap keduanya yang sebelumnya dibekuk tim Satgas dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (6/10) malam.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh hakim PT Sulawesi Utara yang juga merupakan Ketua PT Sulawesi Utara, maka KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan serta menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu SDW (Sudiwaardono) dan AAM (Aditya Anugrah Moha),” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/10) malam.

Aditya Moha diduga menyuap Sudiwardono dengan nilai kesepakatan SGD 100.000.

Suap ini diberikan Aditya kepada Sudiwardono untuk memuluskan penanganan putusan perkara korupsi di tingkat banding dengan terdakwa mantan Bupati Bolaang Mongondow, Marlina Moha Siahaan, yang juga Ibunda Aditya.

“Diduga pemberian uang terkait penanganan perkara banding dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan untuk mempengaruhi putusan banding dalam perkara tersebut serta agar penahanan terhadap terdakwa tidak dilakukan,” tambah Laode.

Dijelaskannya uang dugaan suap Rp 1 miliar ‎tersebut diberikan Aditya kepada Sudiwardono dalam beberapa tahapan. Pemberian awal terjadi sekira pertengahan Agustus 2017 dengan nilai total sekira SGD60 ribu di daerah Manado.

Kemudian, pemberian kedua yakni sebesar SGD30 ribu terjadi di sebuah hotel di Jakarta, pada Jumat (6/10) malam.

Transaksi suap keduanya terendus tim Satgas KPK yang langsung membekuk Sudiwardono dan Aditya Moha serta tiga orang lainnya. Satgas juga mengamankan uang senilai SGD11 ribu di mobil Aditya yang diduga bagian dari total komitmen fee keseluruhan.

“Penyerahan kedua, Jumat (6/10) diserahkan SGD 30 ribu di Jakarta yang kemudian diamankan tim KPK dalam operasi tangkap tangan,” tegas Syarief.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukan, Sudiwardono yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Aditya Moha yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...
Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:41 WIB

Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kabar tewasnya kombatan Islamic State (IS) asal Indonesia, Bahrun Naim adalah kabar bohong alias ...
Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:30 WIB

Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR. Yang ada hanya pembahasan pergantian Ketua ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...
PKS serukan boikot produk AS dan Israel
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 14:51 WIB

PKS serukan boikot produk AS dan Israel

Pernyataan Donal Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem."Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan ...