Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Bantah Kecipratan Uang e-KTP, Gamawan Fauzi Minta Dikutuk

Bantah Kecipratan Uang e-KTP, Gamawan Fauzi Minta Dikutuk

Reporter : Fadilah | Senin, 9 Oktober 2017 - 14:39 WIB

IMG-27123

Gamawan Fauzi di sidang E-KTP. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi membantah kecipratan uang haram dalam pengadaan proyek e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).

Bahkan ia sesumbar agar seluruh masyarakat Indonesia mengutuknya jika ditemukan bukti dirinya kecipratan uang haram tersebut.

“Seluruh masyarakat Indonesia, silakan kutuk saya kalau saya menerima dan saya mohon yang mulia untuk menghukum saya seberat-beratnya jika saya terbukti menerima uang sepeserpun,” katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin, (9/10/2017).

Meski membantah menerima uang haram e-KTP, ia tak mengelak jika dirinya pernah menerima uang pembayaran honor menjadi narasumber dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Suciati. Uang tersebut diketahui berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong yang saat ini duduk sebagai terdakwa di kasus korupsi pengadaan e-KTP.

“Honor itu dipotong pajak dan ada tandatangan saya. Saya juga dikasih honor waktu jadi pembicara di KPK, tapi saya tidak tanya dari mana uangnya,” katanya.

Asal usul uang tersebut diketahui saat Suciati memberikan kesaksian di sidang e-KTP pada Senin, (2/10/2017) lalu.

Dalam kesaksiannya, Suciati mengaku pernah diberikan uang US$ 73.700 oleh mantan Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Menurut Suciati, Irman memerintahkan agar uang tersebut digunakan untuk kegiatan supervisi proyek e-KTP. Misalnya, untuk membiayai kunjungan kerja atau honor.

Salah satunya yaitu membiayai narasumber dalam dialog interaktif di stasiun TV.

Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi diduga menerima honor dari uang yang berasal dari pengusaha pelaksana proyek e-KTP. Suciati mengatakan pernah membayar mantan Menteri Gamawan Fauzi untuk kunjungan kerja.

Suciati juga menyebut, Gamawan Fauzi saat itu diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan di lima kota. Setiap kali menjadi pembicara, Gamawan selaku Mendagri mendapat honor Rp 10 juta.

Sebagai informasi, Andi Narogong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP.

Menurut jaksa, Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, Andi berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP. Andi diduga mengatur pengadaan dalam proyek e-KTP bersama-sama dengan Setya Novanto.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...