Selasa, 12 Desember 2017 | 19.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Bantah Kecipratan Uang e-KTP, Gamawan Fauzi Minta Dikutuk

Bantah Kecipratan Uang e-KTP, Gamawan Fauzi Minta Dikutuk

Reporter : Fadilah | Senin, 9 Oktober 2017 - 14:39 WIB

IMG-27123

Gamawan Fauzi di sidang E-KTP. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi membantah kecipratan uang haram dalam pengadaan proyek e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).

Bahkan ia sesumbar agar seluruh masyarakat Indonesia mengutuknya jika ditemukan bukti dirinya kecipratan uang haram tersebut.

“Seluruh masyarakat Indonesia, silakan kutuk saya kalau saya menerima dan saya mohon yang mulia untuk menghukum saya seberat-beratnya jika saya terbukti menerima uang sepeserpun,” katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin, (9/10/2017).

Meski membantah menerima uang haram e-KTP, ia tak mengelak jika dirinya pernah menerima uang pembayaran honor menjadi narasumber dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Suciati. Uang tersebut diketahui berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong yang saat ini duduk sebagai terdakwa di kasus korupsi pengadaan e-KTP.

“Honor itu dipotong pajak dan ada tandatangan saya. Saya juga dikasih honor waktu jadi pembicara di KPK, tapi saya tidak tanya dari mana uangnya,” katanya.

Asal usul uang tersebut diketahui saat Suciati memberikan kesaksian di sidang e-KTP pada Senin, (2/10/2017) lalu.

Dalam kesaksiannya, Suciati mengaku pernah diberikan uang US$ 73.700 oleh mantan Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Menurut Suciati, Irman memerintahkan agar uang tersebut digunakan untuk kegiatan supervisi proyek e-KTP. Misalnya, untuk membiayai kunjungan kerja atau honor.

Salah satunya yaitu membiayai narasumber dalam dialog interaktif di stasiun TV.

Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi diduga menerima honor dari uang yang berasal dari pengusaha pelaksana proyek e-KTP. Suciati mengatakan pernah membayar mantan Menteri Gamawan Fauzi untuk kunjungan kerja.

Suciati juga menyebut, Gamawan Fauzi saat itu diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan di lima kota. Setiap kali menjadi pembicara, Gamawan selaku Mendagri mendapat honor Rp 10 juta.

Sebagai informasi, Andi Narogong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP.

Menurut jaksa, Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, Andi berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP. Andi diduga mengatur pengadaan dalam proyek e-KTP bersama-sama dengan Setya Novanto.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...
Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:41 WIB

Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kabar tewasnya kombatan Islamic State (IS) asal Indonesia, Bahrun Naim adalah kabar bohong alias ...
Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:30 WIB

Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR. Yang ada hanya pembahasan pergantian Ketua ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...
PKS serukan boikot produk AS dan Israel
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 14:51 WIB

PKS serukan boikot produk AS dan Israel

Pernyataan Donal Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem."Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan ...