Kamis, 14 November 2019 | 01.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Tiga PR yang Harus Dilanjutkan Pasangan Anies-Sandi

Tiga PR yang Harus Dilanjutkan Pasangan Anies-Sandi

Reporter : Rakisa | Senin, 9 Oktober 2017 - 14:43 WIB

IMG-27125

Anies-Sandi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ada tiga pekerjaan rumah (PR) di Ibukota Jakarta yang harus diselesaikan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Tiga pekerjaan rumah tersebut menurut Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saeful Hidayat merupakan hal pokok sudah seharusnya dilanjutkan.

“Ya harus ya terus terang saja ada tiga persoalan pokok,” kata Djarot kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (9/10) siang.

Pertama, kata Djarot persoalan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan bahwa, Pemprov DKI telah berusaha semaksimal mungkin untuk menata dan meletakkan dasar-dasar sistem transportasi publik berbasis rel maupun berbasis bus rapid transit (BRT).

“Transportasi publik yang berbasis rel belum selesai. Kemudian sudah berusaha mengintegrasikan sistem transportasi itu. Sehingga kami harapkan, lima tahun ke depan, kemacetan Jakarta sudah terurai. Apalagi nanti akan kami pasang ERP,” paparnya.

Kedua, masalah permukiman saat ini masih banyak warga Jakarta yang tinggal di bantaran sungai atau kali.

Namun, Pemprov DKI belum bisa merelokasi semuanya, karena ketersediaan hunian di rumah susun (rusun) belum cukup.

“Kami sudah berusaha membangun rusun. Karena konsep kami untuk pemukiman di Jakarta dilakukan secara vertikal. Kami akan merelokasi mereka yang menempati tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” jelas Djarot.

Yang ketiga, persoalan persampahan yang mana DKI Jakarta selalu bergantung pada tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang untuk membuang sampah yang mencapai sekitar 7.000 ton per hari.

“Maka dari itu kami kebut betul dengan membangun ITF (intermediate treatment facility). Baik yang dikerjakan BUMD, Jakpro dalam hal ini maupun yang dikerjasamakan dengan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha. Ini kan mau kami dorong ke sana. Itu tiga PR yang menjadi pekerjaan rumah kami,” tegasnya.

Djarot juga menitipkan pesan selain ketiga PR itu kepada Anies dan Sandi agar terus melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) dan pemanfaatan trotoar sebagai jalur pedestrian.

Menurutnya untuk menata Jakarta, mengubah Jakarta, lima tahun saja tidak cukup. Miminal 10 tahun. Dan tentunya harus tetap berlanjut untuk 15-20 tahun.

“Karena pembangunan Jakarta ini tidak bisa sepotong-potong. Termasuk mengintegrasikan pembangunan Jakarta dengan kawasan penyangga atau Jabodetabek,” tandasnya

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...