Kamis, 19 Oktober 2017 | 14.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Ini catatan Partai Gerindra di tiga tahun Jokowi memimpin

Ini catatan Partai Gerindra di tiga tahun Jokowi memimpin

Reporter : Bayu Putra | Senin, 9 Oktober 2017 - 22:50 WIB

IMG-27138

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan. KiniNews/Bayu Putra

Jakarta, kini.co.id – Partai Gerindra mencatat sejumlah persolan penting dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum pada perjalanan tiga tahun rezim Jokowi memimpin negeri ini, yang dirasa belum optimal.

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menegaskan bicara stabilitas politik, tak bisa lepas dari sejauhmana pemerintah menciptakan kondisi ekonomi yang positif dan merata.

“Data yang ada menunjukkan bahwa ketimpangan yang ditunjukkan dengan angka indeks gini sudah mencapai 0,39 atau ada di tahap lampu kuning. Itu adalah warning bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang: “1 persen orang menguasai 39 persen pendapatan nasional.”  Kalau ini tidak segera dibereskan, maka bisa memicu kecemburuan sosial yang lebih dalam,” tandas Anggota Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/10).

Berikutnya, ungkap dia, pertumbuhan ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar.

“Setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi kita hanya mampu mencetak 40 ribu kesempatan kerja. Itu angka yang amat rendah. Padahal, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”,” ujarnya.

Sekedar catatan, kata dia, pemerintah juga belum mampu merangkul atau mengakomodasi generasi muda bangsa melalui kebijakannya.

“Kita adalah negara dengan populasi muda dan produktif yang besar. Jumlah warga negara yang berumur di bawah 40 tahun sebesar 60 persen. Mereka adalah warga negara yang punya energi besar. Kalau pemerintah gagal menanganinya dengan baik, tidak diberikan pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, maka itu bisa jadi ancaman besar yang sewaktu-waktu bisa meledak. Energi besar tapi tak mampu ditangani dengan layak,” kata Mantan Wakil Ketua Komisi VI itu.

“Aset terbesar dalam politik adalah manusianya,” imbuhnya.

Kalau manusianya terdidik, baik, dan mendapatkan pemenuhan hak-haknya dengan layak, maka otomatis stabilitas politik akan stabil, ujarnya.

Masih menurutnya masyarakat lebih bahagia, tenang, dan damai. Tapi, misalnya, jika pendidikannya terabaikan sebagaimana data yang ada rata-rata hanya di bawah 8 tahun (SMP), maka sudah pasti mereka bisa terjebak pada hal-hal yang tidak produktif,” tegasnya.

Sedangkan dibidang hukum, kata dia, tiga tahun Jokowi memerintah, hukum belum mampu menjadi panglima.

“Hukum adalah produk politik. Kalau politiknya baik, maka hukumnya sudah pasti baik. Dan pada gilirannya, hukum akan menjadi panglima. Supremasi hukum musti ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Soal KPK, sikap Gerindra jelas untuk menolak segala upaya yang melemahkan KPK. Kita masih membutuhkannya untuk mengatasi masalah korupsi yang masih menjadi masalah utama kita sehingga menghambat daya saing nasional,” tandasnya.

Untuk sampai ke sana, menurutnya, diperlukan suatu konsensus bersama, semangat bersama, niat bersama untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.

“Saya melihat pemerintahan ini minim soal itu. Bahkan sebagian orang menilai pemerintahan sekarang cenderung anti-kritik, minim semangat bersama. Merasa benar sendiri. Jangan sampai instrument hukum digunakan secara serampangan untuk menjadi tameng penguasa,” sindirnya.

Menurutnya lagi, jika pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan selalu mengambil jalan pintas dengan cara melakukan perombakan kabinet, maka hal itu bukanlah solusi yang tepat.

“Yang diperlukan itu adalah leadership yang kuat. Reshuffle itu bukan kunci utama. Bahkan, publik menilainya tak lebih dari bagi-bagi jatah. Sekali lagi, kalau mau iklimnya sejuk, maka tak lain kuncinya adalah bagaimana pemerintah mampu menciptakan ekonomi yang tumbuh bagus dan merata yang dipandu oleh supremasi hukum sebagai panglimanya. Saya belum melihat itu dalam pemerintahan sekarang. Ini masalah leadership,” pungkasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...
Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan ...
Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat
Hukum - Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat

Hasil awas pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal, Novel Baswedan dan Aris Budiman terindikasi terlibat pelanggaran berat.Novel diduga melakukan pelanggaran berat dengan ...
Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 08:48 WIB

Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!

Kabar gembira untuk Anda para pemburu pekerjaan, sebab saat ini salahsatu BUMN terbesar di Indonesia sedang membuka lowongan pekerjaan.PT Pertamina ...