Rabu, 13 Desember 2017 | 02.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Ini catatan Partai Gerindra di tiga tahun Jokowi memimpin

Ini catatan Partai Gerindra di tiga tahun Jokowi memimpin

Reporter : Bayu Putra | Senin, 9 Oktober 2017 - 22:50 WIB

IMG-27138

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan. KiniNews/Bayu Putra

Jakarta, kini.co.id – Partai Gerindra mencatat sejumlah persolan penting dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum pada perjalanan tiga tahun rezim Jokowi memimpin negeri ini, yang dirasa belum optimal.

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menegaskan bicara stabilitas politik, tak bisa lepas dari sejauhmana pemerintah menciptakan kondisi ekonomi yang positif dan merata.

“Data yang ada menunjukkan bahwa ketimpangan yang ditunjukkan dengan angka indeks gini sudah mencapai 0,39 atau ada di tahap lampu kuning. Itu adalah warning bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang: “1 persen orang menguasai 39 persen pendapatan nasional.”  Kalau ini tidak segera dibereskan, maka bisa memicu kecemburuan sosial yang lebih dalam,” tandas Anggota Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/10).

Berikutnya, ungkap dia, pertumbuhan ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar.

“Setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi kita hanya mampu mencetak 40 ribu kesempatan kerja. Itu angka yang amat rendah. Padahal, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”,” ujarnya.

Sekedar catatan, kata dia, pemerintah juga belum mampu merangkul atau mengakomodasi generasi muda bangsa melalui kebijakannya.

“Kita adalah negara dengan populasi muda dan produktif yang besar. Jumlah warga negara yang berumur di bawah 40 tahun sebesar 60 persen. Mereka adalah warga negara yang punya energi besar. Kalau pemerintah gagal menanganinya dengan baik, tidak diberikan pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, maka itu bisa jadi ancaman besar yang sewaktu-waktu bisa meledak. Energi besar tapi tak mampu ditangani dengan layak,” kata Mantan Wakil Ketua Komisi VI itu.

“Aset terbesar dalam politik adalah manusianya,” imbuhnya.

Kalau manusianya terdidik, baik, dan mendapatkan pemenuhan hak-haknya dengan layak, maka otomatis stabilitas politik akan stabil, ujarnya.

Masih menurutnya masyarakat lebih bahagia, tenang, dan damai. Tapi, misalnya, jika pendidikannya terabaikan sebagaimana data yang ada rata-rata hanya di bawah 8 tahun (SMP), maka sudah pasti mereka bisa terjebak pada hal-hal yang tidak produktif,” tegasnya.

Sedangkan dibidang hukum, kata dia, tiga tahun Jokowi memerintah, hukum belum mampu menjadi panglima.

“Hukum adalah produk politik. Kalau politiknya baik, maka hukumnya sudah pasti baik. Dan pada gilirannya, hukum akan menjadi panglima. Supremasi hukum musti ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Soal KPK, sikap Gerindra jelas untuk menolak segala upaya yang melemahkan KPK. Kita masih membutuhkannya untuk mengatasi masalah korupsi yang masih menjadi masalah utama kita sehingga menghambat daya saing nasional,” tandasnya.

Untuk sampai ke sana, menurutnya, diperlukan suatu konsensus bersama, semangat bersama, niat bersama untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.

“Saya melihat pemerintahan ini minim soal itu. Bahkan sebagian orang menilai pemerintahan sekarang cenderung anti-kritik, minim semangat bersama. Merasa benar sendiri. Jangan sampai instrument hukum digunakan secara serampangan untuk menjadi tameng penguasa,” sindirnya.

Menurutnya lagi, jika pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan selalu mengambil jalan pintas dengan cara melakukan perombakan kabinet, maka hal itu bukanlah solusi yang tepat.

“Yang diperlukan itu adalah leadership yang kuat. Reshuffle itu bukan kunci utama. Bahkan, publik menilainya tak lebih dari bagi-bagi jatah. Sekali lagi, kalau mau iklimnya sejuk, maka tak lain kuncinya adalah bagaimana pemerintah mampu menciptakan ekonomi yang tumbuh bagus dan merata yang dipandu oleh supremasi hukum sebagai panglimanya. Saya belum melihat itu dalam pemerintahan sekarang. Ini masalah leadership,” pungkasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...