Kamis, 22 Februari 2018 | 06.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Ini catatan Partai Gerindra di tiga tahun Jokowi memimpin

Ini catatan Partai Gerindra di tiga tahun Jokowi memimpin

Reporter : Bayu Putra | Senin, 9 Oktober 2017 - 22:50 WIB

IMG-27138

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan. KiniNews/Bayu Putra

Jakarta, kini.co.id – Partai Gerindra mencatat sejumlah persolan penting dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum pada perjalanan tiga tahun rezim Jokowi memimpin negeri ini, yang dirasa belum optimal.

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menegaskan bicara stabilitas politik, tak bisa lepas dari sejauhmana pemerintah menciptakan kondisi ekonomi yang positif dan merata.

“Data yang ada menunjukkan bahwa ketimpangan yang ditunjukkan dengan angka indeks gini sudah mencapai 0,39 atau ada di tahap lampu kuning. Itu adalah warning bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang: “1 persen orang menguasai 39 persen pendapatan nasional.”  Kalau ini tidak segera dibereskan, maka bisa memicu kecemburuan sosial yang lebih dalam,” tandas Anggota Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/10).

Berikutnya, ungkap dia, pertumbuhan ekonomi yang ada belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih besar.

“Setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi kita hanya mampu mencetak 40 ribu kesempatan kerja. Itu angka yang amat rendah. Padahal, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”,” ujarnya.

Sekedar catatan, kata dia, pemerintah juga belum mampu merangkul atau mengakomodasi generasi muda bangsa melalui kebijakannya.

“Kita adalah negara dengan populasi muda dan produktif yang besar. Jumlah warga negara yang berumur di bawah 40 tahun sebesar 60 persen. Mereka adalah warga negara yang punya energi besar. Kalau pemerintah gagal menanganinya dengan baik, tidak diberikan pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, maka itu bisa jadi ancaman besar yang sewaktu-waktu bisa meledak. Energi besar tapi tak mampu ditangani dengan layak,” kata Mantan Wakil Ketua Komisi VI itu.

“Aset terbesar dalam politik adalah manusianya,” imbuhnya.

Kalau manusianya terdidik, baik, dan mendapatkan pemenuhan hak-haknya dengan layak, maka otomatis stabilitas politik akan stabil, ujarnya.

Masih menurutnya masyarakat lebih bahagia, tenang, dan damai. Tapi, misalnya, jika pendidikannya terabaikan sebagaimana data yang ada rata-rata hanya di bawah 8 tahun (SMP), maka sudah pasti mereka bisa terjebak pada hal-hal yang tidak produktif,” tegasnya.

Sedangkan dibidang hukum, kata dia, tiga tahun Jokowi memerintah, hukum belum mampu menjadi panglima.

“Hukum adalah produk politik. Kalau politiknya baik, maka hukumnya sudah pasti baik. Dan pada gilirannya, hukum akan menjadi panglima. Supremasi hukum musti ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Soal KPK, sikap Gerindra jelas untuk menolak segala upaya yang melemahkan KPK. Kita masih membutuhkannya untuk mengatasi masalah korupsi yang masih menjadi masalah utama kita sehingga menghambat daya saing nasional,” tandasnya.

Untuk sampai ke sana, menurutnya, diperlukan suatu konsensus bersama, semangat bersama, niat bersama untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.

“Saya melihat pemerintahan ini minim soal itu. Bahkan sebagian orang menilai pemerintahan sekarang cenderung anti-kritik, minim semangat bersama. Merasa benar sendiri. Jangan sampai instrument hukum digunakan secara serampangan untuk menjadi tameng penguasa,” sindirnya.

Menurutnya lagi, jika pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan selalu mengambil jalan pintas dengan cara melakukan perombakan kabinet, maka hal itu bukanlah solusi yang tepat.

“Yang diperlukan itu adalah leadership yang kuat. Reshuffle itu bukan kunci utama. Bahkan, publik menilainya tak lebih dari bagi-bagi jatah. Sekali lagi, kalau mau iklimnya sejuk, maka tak lain kuncinya adalah bagaimana pemerintah mampu menciptakan ekonomi yang tumbuh bagus dan merata yang dipandu oleh supremasi hukum sebagai panglimanya. Saya belum melihat itu dalam pemerintahan sekarang. Ini masalah leadership,” pungkasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...