Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Mau Ikut Lelang Rumah Bekas Presiden PKS? Ini Caranya!

Mau Ikut Lelang Rumah Bekas Presiden PKS? Ini Caranya!

Reporter : Fadilah | Selasa, 10 Oktober 2017 - 10:20 WIB

IMG-27146

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang siapa saja yang ingin mengikuti lelang barang-barang sitaan milik negara.

Kali ini, KPK akan menawarkan satu unit rumah yang terletak di Perumahan Rumah Bagus Residence Blok B1, Jalan Kebagusan Dalam I RT 007 RW 04 Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Luas tanah kurang lebih 441 meter persegi dengan harga limit Rp 2.965.171.000.

Meski demikian, ada beberapa tata cara dan persyaratan yang harus dilakukan sebelum mengikuti proses lelang. Seperti apa mekanismenya?

Pertama, peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Peserta lelang harus sign-in (bagi yang sudah pernah mendaftar) atau sign-up (bagi yang belum pernah mendaftar) pada alamat domain di atas untuk mendaftarkan username dan password masing-masing. Ada beberapa isian yang harus dilengkapi dalam proses registrasi ini. Pastikan agar alamat email yang didaftarkan valid.

Kemudian peserta lelang akan memperoleh kode aktivasi yang dikirim ke alamat email masing-masing.

Kode aktivasi digunakan untuk mengaktifkan username. Setelah aktif, peserta lelang memilih obyek lelang pada katalog yang tersedia.

Setelah memastikan obyek lelang yang dipilihnya, peserta lelang diwajibkan untuk mendaftarkan nomor identitas/KTP dan NPWP serta dan mengunggah softcopy KTP dan NPWP serta mendaftarakan nomor rekening bank atas nama peserta lelang, guna kepentingan pengembalian uang jaminan bagi peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang.

Setelah itu, peserta lelang akan memperoleh nomor Virtual Account (VA) yang digunakan sebagai tujuan penyetoran uang jaminan lelang. Nomor VA dapat dilihat dalam menu “Status Lelang” (sesuai username masing-masing pada aplikasi).

Setelah uang jaminan diterima di rekening penampungan KPKNL sesuai ketentuan, dan peserta lelang dinyatakan bersih dari daftar pihak yang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang sesuai ketentuan, maka peserta lelang akan memperoleh kode token yang digunakan untuk menawar obyek lelang. Kode token dikirimkan ke alamat email masing-masing peserta lelang.

(Baca Juga: KPK Akan Lelang Rumah Bekas Presiden PKS)

Dilansir dari www.kpk.go.id pada Selasa, (10/10/2017), KPK akan melaksanakan lelang rampasan tanpa kehadiran peserta lelang dengan menggunakan Aplikasi Lelang e-Auction dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III.

Karenanya untuk proses penawaran harga, para peserta bisa mengakses www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id yang akan dibuka pada Jumat, 13 Oktober 2017 Pukul 09.00 s.d 11.00 waktu server.

Pembeli rumah diwajibkan membayar bea lelang pembeli sebesar 2 persen dari harga lelang. Sedangkan pelunasan harga lelang dilakukan lima hari kerja setelah lelang dimulai.

Adapun lelang eksekusi barang rampasan tersebut sudah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1195 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 September 2014 dalam perkara atas nama Luthfi Hasan Ishaaq.

Luthfi merupakan terpidana kasus suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...