Kamis, 22 Februari 2018 | 06.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Politikus Partai Golkar Penuhi Panggilan KPK

Politikus Partai Golkar Penuhi Panggilan KPK

Reporter : Fadilah | Selasa, 10 Oktober 2017 - 11:05 WIB

IMG-27147

Gedung KPK. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, (10/10/2017).

Pantauan Kini.co.id dilokasi, Fayakhun tiba di markas Agus Rahardjo CS sekira pukul 10.10 WIB mengenakan kemeja berwarna putih.

Secara terpisah, Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan Fayakhun akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk perkara suap dalam pengadaan monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) TA 2016.

“Yang bersangkutan (Fayakhun Andriadi) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NH (Nofel Hasan),” tuturnya.

Selain Fayakhun, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Pertahanan dan Keamanan, Wisnu Utomo.

Sama halnya seperti Fayakhun, Wisnu juga akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk kasus dan tersangka yang sama.

Dalam kasus ini, KPK sedikitnya telah menjerat lima tersangka dalam kasus suap proyek Bakamla ini, termasuk Nofel Hasan.

Mereka di antaranya Direktur PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah, mantan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi, dua anak buah Fahmi, Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Dalam perkara ini, Fahmi sebagai pihak penyuap telah divonis 2,8 tahun penjara. Sementara dua anak buahnya, Adami Okta dan Hardy divonis 1,5 tahun penjara. Sedan Eko Susilo divonis 4,3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Satu tersangka lainnya, yakni Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo ditangani Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...