Kamis, 22 Februari 2018 | 06.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pilkada Serentak 2018, Panglima: TNI Wajib Netral

Pilkada Serentak 2018, Panglima: TNI Wajib Netral

Reporter : Fauzan | Selasa, 10 Oktober 2017 - 12:57 WIB

IMG-27150

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Dok Puspen TNI.

Jakarta, kini.co.id – TNI diwajibkan untuk bersikap netral dalam Pilkada Serentak 2018 nanti.

Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo menyatakan TNI harus dapat meraih kepercayaan rakyat yang paling tinggi, karena TNI dan Polri akan menjadi penengah dan penyelesai apabila terjadi konflik khususnya dalam Pilkada nantinya.

Sebab dalam pertarungan Pilkada, berbagai macam konflik kerap muncul.

“Dalam kondisi seperti ini, maka TNI dan Polri harus netral dan jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat,” kata Gatot di hadapan 2.325 prajurit TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) se-wilayah Kodam IV/Diponegoro, bertempat di Balai Diponegoro, Semarang, Senin (9/10/2017).

Ia mengatakan jika TNI berpihak pada salahsatu kontestan Pilkada, maka rakyat tidak akan lagi percaya kepada TNI.

Selain soal Pilkada, Gatot juga menyinggung soal veteran yang jasanya layak dihargai.

Bukan cuma dikenang dan dihargai, kata dia, tetapi TNI juga memperbaiki dan renovasi 1.300 rumah veteran menjadi rumah yang layak huni.

“Mereka juga tidak kita lupakan, mereka adalah senior-senior kita yang telah meletakkan landasan yang sangat baik, sehingga TNI sangat dipercaya rakyat seperti saat ini, maka kita hormati veteran-veteran dengan memperbaiki rumahnya menjadi rumah yang layak huni,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...