Rabu, 13 Desember 2017 | 02.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Jelang Pelantikan Gubernur Jakarta, DPR Minta Tak Ada Lagi Penggusuran

Jelang Pelantikan Gubernur Jakarta, DPR Minta Tak Ada Lagi Penggusuran

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 10 Oktober 2017 - 14:43 WIB

IMG-27152

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemimpin Jakarta bakal segera berganti. Djarot Saiful Hidayat yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta akan habis masa kerjanya pada 15 Oktober 2017. Nantinya, pos Djarot sebagai pemimpin Jakarta, bakal diisi oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon berharap kepemimpinan Anies-Sandiaga sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nanti tidak melakukan penggusuran secara semena-mena kepada warganya.

“Ya jangan lagi ada penggusuran, tapi Jakarta ditata,” kata Fadli ditemui di Gedung DPR RI , Senayan, Jakarta, (10/10).

Fadli menyebut, penataan dilakukan kepada warga yang tinggal di pemukiman kumuh. Tidak hanya itu, warga yang menempati lahan bukan haknya juga diimbau agar tidak digusur paksa.

“Mereka yang di tempat kumuh atau tidak layak atau di lahan yang bukan hak mereka ya harus ada solusinya. Kan ada rumah susun, ya berikan keleluasaan. Pembangunan itu untuk rakyat,” lanjutnya.

Selain penataan, dia berharap janji kampanye Anies-Sandiaga bisa diwujudkan. Apalagi mewujudkan janji merupakan keinginan masyarakat guna melihat kemajuan Jakarta.

“Masyarakat berharap begitu besar bahwa pasangan Anies-Sandiaga ini bisa memajukan Jakarta dan membahagiakan warganya,” tuturnya.

Tak lupa, ia juga mengingatkan kepada Anies dan Sandiaga untuk tidak menghapus kebijakan baik para pemimpin Jakarta terdahulu. Jika ada kebijakan yang buruk, Anies-Sandiaga wajib untuk melakukan revisi.

“Yang kurang baik ya ditinggalkan. Kira-kira gitu formatifnya. Salah satu yang menurut saya kurang baik adalah penggusuran-penggusuran. Ini yang harus dihindari. Pemprov harus benar-benar menata, artinya memanusiakan manusia. Gitu loh,” tegasnya.

“Jangan kemudian masyarakat dianggap tidak punya hak dan diperlakukan semena-mena. Semuanya bisa ditata dan ini bicara kemanusiaan,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...