Kamis, 22 Februari 2018 | 06.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Jelang Pelantikan Gubernur Jakarta, DPR Minta Tak Ada Lagi Penggusuran

Jelang Pelantikan Gubernur Jakarta, DPR Minta Tak Ada Lagi Penggusuran

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 10 Oktober 2017 - 14:43 WIB

IMG-27152

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemimpin Jakarta bakal segera berganti. Djarot Saiful Hidayat yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta akan habis masa kerjanya pada 15 Oktober 2017. Nantinya, pos Djarot sebagai pemimpin Jakarta, bakal diisi oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon berharap kepemimpinan Anies-Sandiaga sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nanti tidak melakukan penggusuran secara semena-mena kepada warganya.

“Ya jangan lagi ada penggusuran, tapi Jakarta ditata,” kata Fadli ditemui di Gedung DPR RI , Senayan, Jakarta, (10/10).

Fadli menyebut, penataan dilakukan kepada warga yang tinggal di pemukiman kumuh. Tidak hanya itu, warga yang menempati lahan bukan haknya juga diimbau agar tidak digusur paksa.

“Mereka yang di tempat kumuh atau tidak layak atau di lahan yang bukan hak mereka ya harus ada solusinya. Kan ada rumah susun, ya berikan keleluasaan. Pembangunan itu untuk rakyat,” lanjutnya.

Selain penataan, dia berharap janji kampanye Anies-Sandiaga bisa diwujudkan. Apalagi mewujudkan janji merupakan keinginan masyarakat guna melihat kemajuan Jakarta.

“Masyarakat berharap begitu besar bahwa pasangan Anies-Sandiaga ini bisa memajukan Jakarta dan membahagiakan warganya,” tuturnya.

Tak lupa, ia juga mengingatkan kepada Anies dan Sandiaga untuk tidak menghapus kebijakan baik para pemimpin Jakarta terdahulu. Jika ada kebijakan yang buruk, Anies-Sandiaga wajib untuk melakukan revisi.

“Yang kurang baik ya ditinggalkan. Kira-kira gitu formatifnya. Salah satu yang menurut saya kurang baik adalah penggusuran-penggusuran. Ini yang harus dihindari. Pemprov harus benar-benar menata, artinya memanusiakan manusia. Gitu loh,” tegasnya.

“Jangan kemudian masyarakat dianggap tidak punya hak dan diperlakukan semena-mena. Semuanya bisa ditata dan ini bicara kemanusiaan,” tandasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...