Selasa, 12 Desember 2017 | 11.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Dua pasal RUU KUHP ancam kebebasan pers

Dua pasal RUU KUHP ancam kebebasan pers

Selasa, 10 Oktober 2017 - 18:52 WIB

IMG-27156

Puluhan jurnalis menggelar aksi hari kebebasan pers sedunia di jalan MT Haryono, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (3/5). Antara/Jojon.

Jakarta, kini.co.id – Lembaga Bantuan Hukum Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Media Indonesia, dan AJI Jakarta menilai naskah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang dibahas DPR dapat mengancam kebebasan pers di Indonesia. Menurut siaran pers, Selasa (10/10), pada pasal-pasal yang sudah dibahas terdapat tindak pidana terhadap proses peradilan atau contempt of court yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan berekspresi yang sudah dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, AJI Indonesia, FSPMI dan AJI Jakarta menilai naskah RUU KUHP berpotensi melakukan kriminalisasi yang berlebihan terhadap pers yang meliput sidang di pengadilan, yaitu Pasal 328 dan Pasal 329. Pasal 328, yang dikatakan mengadopsi Pasal 217 KUHP, ternyata dimaknai berbeda. Pasal 217 KUHP mengatur tentang seseorang yang membuat keributan di ruang sidang pengadilan dapat diancam pidana penjara paling lama tiga pekan.

Namun, Pasal 328 RUU KUHP ternyata bukan hanya ditujukan untuk kondisi di dalam ruang sidang, melainkan juga berlaku untuk seluruh proses peradilan dari penyidikan sampai pengadilan. Ancaman hukumannya pun menjadi lima tahun, bukan tiga pekan.

Sedangkan, Pasal 329 RUU KUHP salah satunya mengatur pidana penjara paling lama lima tahun terhadap seseorang yang menghina hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan dan publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam pengadilan.

Menurut LBH Pers, AJI Indonesia, FSPMI dan AJI Jakarta, hal itu berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi, tidak ada penyensoran, pembreidelan atau pelarangan siaran dan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal tersebut berpeluang menimbulkan multitafsir dan menjadi ‘pasal karet’ sehingga dapat digunakan untuk menyasar siapa pun yang mengkritisi hakim. Selain itu, pasal tersebut seolah-olah menempatkan hakim berpihak karena dipengaruhi oleh masyarakat atau media dan menyalahkan masyarakat yang mencoba kritis. Padahal, hakim dan pengadilan seharusnya mampu menerapkan prinsip independensi yang tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang
Hukum - Selasa, 12 Desember 2017 - 11:01 WIB

KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang

Tersangka kasus korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) TA 2011-2012 Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, ...
Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:29 WIB

Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong kemajuan UMKM di daerah. Di antaranya dengan menyalurkan kredit untuk pelaku usaha kecil.Sebagai pilihan, pemerintah ...
Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:15 WIB

Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali

Untuk yang ke-7 kalinya ajang Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) 2017/2018 yang digagas oleh Indonesia Travel and Tourism ...
70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 09:40 WIB

70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM

Kementerian Perindustrian memfasilitasi sebanyak 70 industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif yang berasal dari beberapa sentra Pulau Jawa untuk bekerja sama dengan 30 pemasok ...
Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:34 WIB

Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR

Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terus mendapat kecaman. Sebagai bentuk dukungan ...
Batal Menjadi Ketua DPR RI, Aziz Legowo
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:30 WIB

Batal Menjadi Ketua DPR RI, Aziz Legowo

Politikus Partai Golkar Aziz Syamsudin mengaku tak masalah jika dirinya batal menjadi ketua DPR.Rapat Badan Musyawarah (Bamus) hari ini menyerahkan ...