Senin, 19 Februari 2018 | 00.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Dua pasal RUU KUHP ancam kebebasan pers

Dua pasal RUU KUHP ancam kebebasan pers

Selasa, 10 Oktober 2017 - 18:52 WIB

IMG-27156

Puluhan jurnalis menggelar aksi hari kebebasan pers sedunia di jalan MT Haryono, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (3/5). Antara/Jojon.

Jakarta, kini.co.id – Lembaga Bantuan Hukum Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Media Indonesia, dan AJI Jakarta menilai naskah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang dibahas DPR dapat mengancam kebebasan pers di Indonesia. Menurut siaran pers, Selasa (10/10), pada pasal-pasal yang sudah dibahas terdapat tindak pidana terhadap proses peradilan atau contempt of court yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan berekspresi yang sudah dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, AJI Indonesia, FSPMI dan AJI Jakarta menilai naskah RUU KUHP berpotensi melakukan kriminalisasi yang berlebihan terhadap pers yang meliput sidang di pengadilan, yaitu Pasal 328 dan Pasal 329. Pasal 328, yang dikatakan mengadopsi Pasal 217 KUHP, ternyata dimaknai berbeda. Pasal 217 KUHP mengatur tentang seseorang yang membuat keributan di ruang sidang pengadilan dapat diancam pidana penjara paling lama tiga pekan.

Namun, Pasal 328 RUU KUHP ternyata bukan hanya ditujukan untuk kondisi di dalam ruang sidang, melainkan juga berlaku untuk seluruh proses peradilan dari penyidikan sampai pengadilan. Ancaman hukumannya pun menjadi lima tahun, bukan tiga pekan.

Sedangkan, Pasal 329 RUU KUHP salah satunya mengatur pidana penjara paling lama lima tahun terhadap seseorang yang menghina hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan dan publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam pengadilan.

Menurut LBH Pers, AJI Indonesia, FSPMI dan AJI Jakarta, hal itu berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi, tidak ada penyensoran, pembreidelan atau pelarangan siaran dan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal tersebut berpeluang menimbulkan multitafsir dan menjadi ‘pasal karet’ sehingga dapat digunakan untuk menyasar siapa pun yang mengkritisi hakim. Selain itu, pasal tersebut seolah-olah menempatkan hakim berpihak karena dipengaruhi oleh masyarakat atau media dan menyalahkan masyarakat yang mencoba kritis. Padahal, hakim dan pengadilan seharusnya mampu menerapkan prinsip independensi yang tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...
NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 09:58 WIB

NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung

Partai NasDem akan segera berkonsolidasi dengan Partai Hanura dan PKS setelah calon yang mereka usung dalam Pilgub Lampung, Mustafa ditetapkan ...
Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan
Hukum - Jumat, 16 Februari 2018 - 13:18 WIB

Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan

Usai menjalani pemeriksaan selama empat jam, Bupati Lampung Tengah, Mustofa resmi berstatus tersangka dan langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ...