Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Dua pasal RUU KUHP ancam kebebasan pers

Dua pasal RUU KUHP ancam kebebasan pers

Selasa, 10 Oktober 2017 - 18:52 WIB

IMG-27156

Puluhan jurnalis menggelar aksi hari kebebasan pers sedunia di jalan MT Haryono, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (3/5). Antara/Jojon.

Jakarta, kini.co.id – Lembaga Bantuan Hukum Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Media Indonesia, dan AJI Jakarta menilai naskah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang dibahas DPR dapat mengancam kebebasan pers di Indonesia. Menurut siaran pers, Selasa (10/10), pada pasal-pasal yang sudah dibahas terdapat tindak pidana terhadap proses peradilan atau contempt of court yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan berekspresi yang sudah dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, AJI Indonesia, FSPMI dan AJI Jakarta menilai naskah RUU KUHP berpotensi melakukan kriminalisasi yang berlebihan terhadap pers yang meliput sidang di pengadilan, yaitu Pasal 328 dan Pasal 329. Pasal 328, yang dikatakan mengadopsi Pasal 217 KUHP, ternyata dimaknai berbeda. Pasal 217 KUHP mengatur tentang seseorang yang membuat keributan di ruang sidang pengadilan dapat diancam pidana penjara paling lama tiga pekan.

Namun, Pasal 328 RUU KUHP ternyata bukan hanya ditujukan untuk kondisi di dalam ruang sidang, melainkan juga berlaku untuk seluruh proses peradilan dari penyidikan sampai pengadilan. Ancaman hukumannya pun menjadi lima tahun, bukan tiga pekan.

Sedangkan, Pasal 329 RUU KUHP salah satunya mengatur pidana penjara paling lama lima tahun terhadap seseorang yang menghina hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan dan publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam pengadilan.

Menurut LBH Pers, AJI Indonesia, FSPMI dan AJI Jakarta, hal itu berpotensi bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi, tidak ada penyensoran, pembreidelan atau pelarangan siaran dan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Pasal tersebut berpeluang menimbulkan multitafsir dan menjadi ‘pasal karet’ sehingga dapat digunakan untuk menyasar siapa pun yang mengkritisi hakim. Selain itu, pasal tersebut seolah-olah menempatkan hakim berpihak karena dipengaruhi oleh masyarakat atau media dan menyalahkan masyarakat yang mencoba kritis. Padahal, hakim dan pengadilan seharusnya mampu menerapkan prinsip independensi yang tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:47 WIB

Mitsubishi berikan 10 unit purwarupa mobil listrik untuk Indonesia

Di sela kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa hari kemarin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga mengadakan pertemuan dengan CEO Mitsubishi Motors ...
Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 18:41 WIB

Menperin minta Mitsubishi tambah investasi garmen hingga petrokimia

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mendorong Mitsubishi Corporation agar terus berinvestasi di Indonesia sekaligus meningkatkan kemitraan dengan para pelaku industri ...
Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ...
HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:20 WIB

HTI Sambangi DPR untuk Paparkan Konsep Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memenuhi undangan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II soal Perppu Nomor ...
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...