Kamis, 22 Februari 2018 | 06.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pimpinan DPR tak yakin RUU penyadapan bikin jera koruptor

Pimpinan DPR tak yakin RUU penyadapan bikin jera koruptor

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 10 Oktober 2017 - 22:48 WIB

IMG-27165

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Dok DPR)

Jakarta, kini.co.id – DPR berencana membuat Rancangan Undang-undang (RUU) Tata Cara Penyadapan. Hal itu berdasarakan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang menyatakan bahwa penyadapan harus diatur oleh aturan setingkat Undang-undang.

Menangapi hal ini Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tak mempersoalkan rencana tersebut. Namun, ia pesimis RUU Penyadapan akan membuat koruptor jera.

“Masalah itu tidak dalam kerangka text book atau pun UU yang mengatur, tetapi kepada moral setiap pejabat publik kita menegakkan hukum,” kata Taufik di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10).

Menurutnya, tingkat korupsi di tanah air bukan disebabkan lemahnya sebuah aturan UU, melainkan pada moral pribadi masing-masing.

“Tapi kalau ada sesuatu yang hilang dari moral setiappengambil keputusan trias politika, ada eksekutif, legislatif dan yudikatif, kembali lagi bukan kepada aspek tekstual dan seremonial pengangkatan hakim dan pembuatan UU yang baru, tapi harus menyentuh pada substansi ketenangan hati setiap pejabat publik yang ada,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, bahwa pihaknya berinisiatif membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tata cara penyadapan setelah Mahkamah Kontitusi (MK) memutuskan penyadapan harus diatur oleh aturan setingkat Undang-undang.

“Kami Komisi III DPR akan ambil inisiatif untuk membuat RUU Tata Cara penyadapan sebagai inisiatif DPR,” ujar Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Rabu (13/9). []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...