Kamis, 19 Oktober 2017 | 14.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Pimpinan DPR tak yakin RUU penyadapan bikin jera koruptor

Pimpinan DPR tak yakin RUU penyadapan bikin jera koruptor

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 10 Oktober 2017 - 22:48 WIB

IMG-27165

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Dok DPR)

Jakarta, kini.co.id – DPR berencana membuat Rancangan Undang-undang (RUU) Tata Cara Penyadapan. Hal itu berdasarakan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang menyatakan bahwa penyadapan harus diatur oleh aturan setingkat Undang-undang.

Menangapi hal ini Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tak mempersoalkan rencana tersebut. Namun, ia pesimis RUU Penyadapan akan membuat koruptor jera.

“Masalah itu tidak dalam kerangka text book atau pun UU yang mengatur, tetapi kepada moral setiap pejabat publik kita menegakkan hukum,” kata Taufik di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10).

Menurutnya, tingkat korupsi di tanah air bukan disebabkan lemahnya sebuah aturan UU, melainkan pada moral pribadi masing-masing.

“Tapi kalau ada sesuatu yang hilang dari moral setiappengambil keputusan trias politika, ada eksekutif, legislatif dan yudikatif, kembali lagi bukan kepada aspek tekstual dan seremonial pengangkatan hakim dan pembuatan UU yang baru, tapi harus menyentuh pada substansi ketenangan hati setiap pejabat publik yang ada,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, bahwa pihaknya berinisiatif membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tata cara penyadapan setelah Mahkamah Kontitusi (MK) memutuskan penyadapan harus diatur oleh aturan setingkat Undang-undang.

“Kami Komisi III DPR akan ambil inisiatif untuk membuat RUU Tata Cara penyadapan sebagai inisiatif DPR,” ujar Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet kepada wartawan, Rabu (13/9). []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...
Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan ...
Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat
Hukum - Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat

Hasil awas pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal, Novel Baswedan dan Aris Budiman terindikasi terlibat pelanggaran berat.Novel diduga melakukan pelanggaran berat dengan ...
Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 08:48 WIB

Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!

Kabar gembira untuk Anda para pemburu pekerjaan, sebab saat ini salahsatu BUMN terbesar di Indonesia sedang membuka lowongan pekerjaan.PT Pertamina ...