Senin, 19 Februari 2018 | 00.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MK tolak uji materi praperadilan

MK tolak uji materi praperadilan

Rabu, 11 Oktober 2017 - 05:50 WIB

IMG-27169

Ketua MK Arief Hidayat (tengah) dalam sidang uji materi. Antara/Wahyu Putro.

Jakarta, kini.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 83 Ayat (1) KUHAP terkait dengan upaya banding dalam proses praperadilan.

“Amar putusan Mahkamah mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan amar putusan MK di Gedung MK Jakarta, Selasa (10/10).

Mahkamah menilai tidak ada persoalan konstitusionalitas terhadap rumusan norma Pasal 83 Ayat (1) KUHAP sehingga dalil Anthony Chandra Kartawiria selaku pemohon dalam perkara ini dinyatakan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Anthony adalah tersangka kasus restitusi pajak PT Mobile 8 yang mengajukan permohonan praperadilan dan dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 November 2016.

Akan tetapi, penyidik kemudian kembali menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dinilai pemohon hanya dengan memodifikasi sedikit materi dugaan tindak pidana.

Pemohon kemudian khawatir adanya potensi penyidik dapat menerbitkan sprindik dan menetapkan pemohon sebagai tersangka atas subjek hukum yang sama dengan menggunakan alat bukti yang sama berulang-ulang.

“Persoalan yang dikhawatirkan oleh pemohon menurut Mahkamah bukanlan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 83 Ayat (1) KUHAP, melainkan merupakan permasalahan implementasi,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah.

Menurut Mahkamah, kekhawatiran pemohon tidak perlu terjadi bila penyidik berpedoman pada putusan Mahkamah ini, terutama di dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar penyidikan kembali adalah alat bukti yang sudah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas belaka.

“Dengan demikian, akan diperoleh adanya kepastian hukum tidak saja bagi tersangka, tetapi juga bagi penegak hukum yang tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang dari jerat pidana,” tegas Manahan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...
NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 09:58 WIB

NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung

Partai NasDem akan segera berkonsolidasi dengan Partai Hanura dan PKS setelah calon yang mereka usung dalam Pilgub Lampung, Mustafa ditetapkan ...
Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan
Hukum - Jumat, 16 Februari 2018 - 13:18 WIB

Jadi Tersangka, Bupati Lampung Tengah Langsung Ditahan

Usai menjalani pemeriksaan selama empat jam, Bupati Lampung Tengah, Mustofa resmi berstatus tersangka dan langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ...