Kamis, 19 Oktober 2017 | 14.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fahri Hamzah Minta Keputusan Hakim Cepi Harus Dilaksanakan

Fahri Hamzah Minta Keputusan Hakim Cepi Harus Dilaksanakan

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 11 Oktober 2017 - 12:36 WIB

IMG-27174

Wakjl Ketua DPR Fahri Hamzah. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyinggung putusan hakim tunggal Cepi Iskandar dalam memutus gugatan praperadilan Setya Novanto.

Menurutnya, banyak hakim yang dibully lantaran putusannya berbeda pandangan dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti pada kasus sidang praperadilan Setya Novanto atas gugatan penetapan tersangka oleh KPK, dalam kasus korupsi e-KTP. Hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan bahwa penetapan tersangka Novanto tidak sah.

“Seperti kasus Hakim Cepi ini kan. Begitu dia membebaskan seseorang, dihajar habis-habisan, dikulitin. Gak boleh itu. Keputusan hakim itu dibiasakan tidak boleh didiskusikan, tapi dilaksanakan. Ini di kita dihajar habis-habisan,” kata Fahri kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, (11/10).

Untuk itu dirinya berpesan kepada Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali supaya tidak takut mengevaluasi independensi peradilan dan tidak perlu menghiraukan mengenai desakan mundur yang dilontarkan sejumlah pihak, menyusul adanya OTT hakim Pengadilan Tinggi yang membuat jabatan hakim di mata publik menjadi buruk.

“Justru evaluasinya kepada Pak Hatta itu adalah evaluasi lah independensi peradilan. Jangan ngambek gitu loh. Tapi evaluasi independensi peradilan. Itu yang harus berani, itu masa depan kita. Dan jangan Pak Hatta Ali membiarkan dirinya diintimidasi. Dia harus berani, kuat,” kata Fahri.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, seorang hakim dan persidangan yang dipimpin harus dijaga wibawanya.

Fahri mengaku DPR sudah menjaga wibawa hakim dengan luar biasa.

“Mulai dari hubungan kerja sampai kepada remunerasi. Sehingga prioritas remunerasi nasional telah diberikan kepada hakim. Tapi hakimnya tidak menjaga independensi ruang sidangnya,” kata Fahri.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...
Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan ...
Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat
Hukum - Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat

Hasil awas pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal, Novel Baswedan dan Aris Budiman terindikasi terlibat pelanggaran berat.Novel diduga melakukan pelanggaran berat dengan ...
Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 08:48 WIB

Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!

Kabar gembira untuk Anda para pemburu pekerjaan, sebab saat ini salahsatu BUMN terbesar di Indonesia sedang membuka lowongan pekerjaan.PT Pertamina ...