Rabu, 13 Desember 2017 | 02.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fahri Hamzah Minta Keputusan Hakim Cepi Harus Dilaksanakan

Fahri Hamzah Minta Keputusan Hakim Cepi Harus Dilaksanakan

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 11 Oktober 2017 - 12:36 WIB

IMG-27174

Wakjl Ketua DPR Fahri Hamzah. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyinggung putusan hakim tunggal Cepi Iskandar dalam memutus gugatan praperadilan Setya Novanto.

Menurutnya, banyak hakim yang dibully lantaran putusannya berbeda pandangan dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti pada kasus sidang praperadilan Setya Novanto atas gugatan penetapan tersangka oleh KPK, dalam kasus korupsi e-KTP. Hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan bahwa penetapan tersangka Novanto tidak sah.

“Seperti kasus Hakim Cepi ini kan. Begitu dia membebaskan seseorang, dihajar habis-habisan, dikulitin. Gak boleh itu. Keputusan hakim itu dibiasakan tidak boleh didiskusikan, tapi dilaksanakan. Ini di kita dihajar habis-habisan,” kata Fahri kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, (11/10).

Untuk itu dirinya berpesan kepada Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali supaya tidak takut mengevaluasi independensi peradilan dan tidak perlu menghiraukan mengenai desakan mundur yang dilontarkan sejumlah pihak, menyusul adanya OTT hakim Pengadilan Tinggi yang membuat jabatan hakim di mata publik menjadi buruk.

“Justru evaluasinya kepada Pak Hatta itu adalah evaluasi lah independensi peradilan. Jangan ngambek gitu loh. Tapi evaluasi independensi peradilan. Itu yang harus berani, itu masa depan kita. Dan jangan Pak Hatta Ali membiarkan dirinya diintimidasi. Dia harus berani, kuat,” kata Fahri.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, seorang hakim dan persidangan yang dipimpin harus dijaga wibawanya.

Fahri mengaku DPR sudah menjaga wibawa hakim dengan luar biasa.

“Mulai dari hubungan kerja sampai kepada remunerasi. Sehingga prioritas remunerasi nasional telah diberikan kepada hakim. Tapi hakimnya tidak menjaga independensi ruang sidangnya,” kata Fahri.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...