Kamis, 19 Oktober 2017 | 14.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fadli Zon minta pemerintah tak buat gaduh soal reklamasi

Fadli Zon minta pemerintah tak buat gaduh soal reklamasi

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 11 Oktober 2017 - 19:47 WIB

IMG-27184

Reklamasi pantai Jakarta Utara. Foto Antara.

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah tidak menimbulkan kegaduhan dan polemik baru terkait dilanjutkannya proyek reklamasi, setelah Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Menurut Fadli, seharusnya Luhut dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, mengajak diskusi Gubernur baru Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

“Seharusnya kalau mau fair, mau adil, tunggu saja, dinegoisasikan, didudukkan bagaimana duduk persoalannya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan polemik baru seperti sekarang,” kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta,┬áRabu (11/10).

Lebih jauh, Fadli tidak menampik kalau Jakarta memang butuh kemajuan pembangunan. Namun, kata dia, apakah rakyat diuntungkan atau tidak dengan proyek reklamasi tersebut.

“Kan harus kita tanya kepada rakyat juga,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan yang masih menimbulkan masalah, khususnya soal pengelolaan tata lingkungan.

“Dari faktor lingkungan hidup juga ada masalah, belum lagi dari persoalan komersil lainnya,” imbuhnya.

Diketahui, Luhut telah mengeluarkan Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...
Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan ...
Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat
Hukum - Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat

Hasil awas pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal, Novel Baswedan dan Aris Budiman terindikasi terlibat pelanggaran berat.Novel diduga melakukan pelanggaran berat dengan ...
Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 08:48 WIB

Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!

Kabar gembira untuk Anda para pemburu pekerjaan, sebab saat ini salahsatu BUMN terbesar di Indonesia sedang membuka lowongan pekerjaan.PT Pertamina ...