Selasa, 20 Februari 2018 | 08.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fadli Zon minta pemerintah tak buat gaduh soal reklamasi

Fadli Zon minta pemerintah tak buat gaduh soal reklamasi

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 11 Oktober 2017 - 19:47 WIB

IMG-27184

Reklamasi pantai Jakarta Utara. Foto Antara.

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah tidak menimbulkan kegaduhan dan polemik baru terkait dilanjutkannya proyek reklamasi, setelah Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Menurut Fadli, seharusnya Luhut dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, mengajak diskusi Gubernur baru Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

“Seharusnya kalau mau fair, mau adil, tunggu saja, dinegoisasikan, didudukkan bagaimana duduk persoalannya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan polemik baru seperti sekarang,” kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

Lebih jauh, Fadli tidak menampik kalau Jakarta memang butuh kemajuan pembangunan. Namun, kata dia, apakah rakyat diuntungkan atau tidak dengan proyek reklamasi tersebut.

“Kan harus kita tanya kepada rakyat juga,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan yang masih menimbulkan masalah, khususnya soal pengelolaan tata lingkungan.

“Dari faktor lingkungan hidup juga ada masalah, belum lagi dari persoalan komersil lainnya,” imbuhnya.

Diketahui, Luhut telah mengeluarkan Surat Menko Maritim Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...