Selasa, 12 Desember 2017 | 13.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Aset PT DGI bakal disita KPK

Aset PT DGI bakal disita KPK

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 11 Oktober 2017 - 22:27 WIB

IMG-27190

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – PT Duga Graha Indonesia (DGI) yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniiring atau PT DGIK yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam disita aset-asetnya.

Pasalnya KPK juga memiliki kewenangan untuk menyita aset-aset dari tersangka korupsi yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk menyita aset korporasi yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2011.

Pelaksana Tugas Koordinator Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Irene Putri menyatakan, penyitaan aset perusahaan yang telah berstatus tersangka seperti PT DGI dilakukan KPK untuk pembuktian dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat perusahaan itu.

Setelah berkekuatan hukum tetap, aset tersebut nantinya dirampas untuk pembayaran uang pengganti.

“Terhadap perusahaan-perusahaan, apalagi tersangkanya kan korporasi, aset-aset korporasi bisa kami sita untuk pembayaran uang pengganti yang diduga diterima korporasi,” kata Irene dalam diskusi ‘Barang Sitaan dan Barang Rampasan’ di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/10).

Tak hanya aset perusahaan yang bisa disita, Jaksa Penuntut Umum juga bisa meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam proses persidangan untuk mencabut izin usaha perusahaan yang terlibat korupsi. Bahkan, KPK bisa menyita perusahaan tersebut.

Irene menjelaskan, KPK pernah menyita perusahaan tambang milik mantan Bendum Parta Demokrat, M Nazaruddin di Riau. Perusahaan tambang tersebut kemudian dilelang dan terjual Rp 46 miliar untuk dikembalikan kepada negara.

“KPK bisa sita perusahaan. Kita sita pabriknya. Sudah dilelang dan laku Rp 46 miliar di daerah Riau. Izin usahanya juga bisa dicabut,” katanya.

Penyitaan aset korporasi ini telah diatur dalam Peraturan Mahkmah Agung (Perma) nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Saat ini, MA sedang menyusun Perma mengenai barang sitaan dan barang rampasan atas korporasi yang dinilai bakal lebih efektif memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan korporasi.

“Bisa Perma nomor 13 tahun 2016 tentang korporasi tapi agar praktek hal-hal asset recovery terkait korporasi itu sama dengan UU jadi tidak efektif, maka MA sedang menyusun Perma tindak lanjut atas barang sitaan dan barang rampasan atas koporasi. Mudah-mudahan Perma ini ada hasilnya,” tandasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pelaku ujaran kebencian di Kalbar diduga terkait jaringan teroris
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 13:25 WIB

Pelaku ujaran kebencian di Kalbar diduga terkait jaringan teroris

Mabes Polri memastikan jika KR (45) dan JS (15), ayah dan anak yang ditangkap Densus 88 di kediamannya Jalan ...
KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang
Hukum - Selasa, 12 Desember 2017 - 11:01 WIB

KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang

Tersangka kasus korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) TA 2011-2012 Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, ...
Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:29 WIB

Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong kemajuan UMKM di daerah. Di antaranya dengan menyalurkan kredit untuk pelaku usaha kecil.Sebagai pilihan, pemerintah ...
Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:15 WIB

Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali

Untuk yang ke-7 kalinya ajang Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) 2017/2018 yang digagas oleh Indonesia Travel and Tourism ...
70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 09:40 WIB

70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM

Kementerian Perindustrian memfasilitasi sebanyak 70 industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif yang berasal dari beberapa sentra Pulau Jawa untuk bekerja sama dengan 30 pemasok ...
Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:34 WIB

Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR

Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terus mendapat kecaman. Sebagai bentuk dukungan ...