Selasa, 20 Februari 2018 | 08.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Aset PT DGI bakal disita KPK

Aset PT DGI bakal disita KPK

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 11 Oktober 2017 - 22:27 WIB

IMG-27190

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – PT Duga Graha Indonesia (DGI) yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniiring atau PT DGIK yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam disita aset-asetnya.

Pasalnya KPK juga memiliki kewenangan untuk menyita aset-aset dari tersangka korupsi yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk menyita aset korporasi yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2011.

Pelaksana Tugas Koordinator Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Irene Putri menyatakan, penyitaan aset perusahaan yang telah berstatus tersangka seperti PT DGI dilakukan KPK untuk pembuktian dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat perusahaan itu.

Setelah berkekuatan hukum tetap, aset tersebut nantinya dirampas untuk pembayaran uang pengganti.

“Terhadap perusahaan-perusahaan, apalagi tersangkanya kan korporasi, aset-aset korporasi bisa kami sita untuk pembayaran uang pengganti yang diduga diterima korporasi,” kata Irene dalam diskusi ‘Barang Sitaan dan Barang Rampasan’ di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/10).

Tak hanya aset perusahaan yang bisa disita, Jaksa Penuntut Umum juga bisa meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam proses persidangan untuk mencabut izin usaha perusahaan yang terlibat korupsi. Bahkan, KPK bisa menyita perusahaan tersebut.

Irene menjelaskan, KPK pernah menyita perusahaan tambang milik mantan Bendum Parta Demokrat, M Nazaruddin di Riau. Perusahaan tambang tersebut kemudian dilelang dan terjual Rp 46 miliar untuk dikembalikan kepada negara.

“KPK bisa sita perusahaan. Kita sita pabriknya. Sudah dilelang dan laku Rp 46 miliar di daerah Riau. Izin usahanya juga bisa dicabut,” katanya.

Penyitaan aset korporasi ini telah diatur dalam Peraturan Mahkmah Agung (Perma) nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Saat ini, MA sedang menyusun Perma mengenai barang sitaan dan barang rampasan atas korporasi yang dinilai bakal lebih efektif memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan korporasi.

“Bisa Perma nomor 13 tahun 2016 tentang korporasi tapi agar praktek hal-hal asset recovery terkait korporasi itu sama dengan UU jadi tidak efektif, maka MA sedang menyusun Perma tindak lanjut atas barang sitaan dan barang rampasan atas koporasi. Mudah-mudahan Perma ini ada hasilnya,” tandasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...