Kamis, 19 Oktober 2017 | 13.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Aset PT DGI bakal disita KPK

Aset PT DGI bakal disita KPK

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 11 Oktober 2017 - 22:27 WIB

IMG-27190

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – PT Duga Graha Indonesia (DGI) yang kini berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniiring atau PT DGIK yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam disita aset-asetnya.

Pasalnya KPK juga memiliki kewenangan untuk menyita aset-aset dari tersangka korupsi yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk menyita aset korporasi yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2011.

Pelaksana Tugas Koordinator Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Irene Putri menyatakan, penyitaan aset perusahaan yang telah berstatus tersangka seperti PT DGI dilakukan KPK untuk pembuktian dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat perusahaan itu.

Setelah berkekuatan hukum tetap, aset tersebut nantinya dirampas untuk pembayaran uang pengganti.

“Terhadap perusahaan-perusahaan, apalagi tersangkanya kan korporasi, aset-aset korporasi bisa kami sita untuk pembayaran uang pengganti yang diduga diterima korporasi,” kata Irene dalam diskusi ‘Barang Sitaan dan Barang Rampasan’ di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/10).

Tak hanya aset perusahaan yang bisa disita, Jaksa Penuntut Umum juga bisa meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam proses persidangan untuk mencabut izin usaha perusahaan yang terlibat korupsi. Bahkan, KPK bisa menyita perusahaan tersebut.

Irene menjelaskan, KPK pernah menyita perusahaan tambang milik mantan Bendum Parta Demokrat, M Nazaruddin di Riau. Perusahaan tambang tersebut kemudian dilelang dan terjual Rp 46 miliar untuk dikembalikan kepada negara.

“KPK bisa sita perusahaan. Kita sita pabriknya. Sudah dilelang dan laku Rp 46 miliar di daerah Riau. Izin usahanya juga bisa dicabut,” katanya.

Penyitaan aset korporasi ini telah diatur dalam Peraturan Mahkmah Agung (Perma) nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Saat ini, MA sedang menyusun Perma mengenai barang sitaan dan barang rampasan atas korporasi yang dinilai bakal lebih efektif memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan korporasi.

“Bisa Perma nomor 13 tahun 2016 tentang korporasi tapi agar praktek hal-hal asset recovery terkait korporasi itu sama dengan UU jadi tidak efektif, maka MA sedang menyusun Perma tindak lanjut atas barang sitaan dan barang rampasan atas koporasi. Mudah-mudahan Perma ini ada hasilnya,” tandasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...
Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan ...
Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat
Hukum - Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat

Hasil awas pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal, Novel Baswedan dan Aris Budiman terindikasi terlibat pelanggaran berat.Novel diduga melakukan pelanggaran berat dengan ...
Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 08:48 WIB

Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!

Kabar gembira untuk Anda para pemburu pekerjaan, sebab saat ini salahsatu BUMN terbesar di Indonesia sedang membuka lowongan pekerjaan.PT Pertamina ...