Selasa, 20 Februari 2018 | 08.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR ingatkan pemerintah soal kecilnya pendapatan negara dan daya beli masyarakat

DPR ingatkan pemerintah soal kecilnya pendapatan negara dan daya beli masyarakat

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 12 Oktober 2017 - 06:53 WIB

IMG-27194

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam. KiniNews/Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam, mengingatkan, walau saat ini fokus pemerintah pada membangun infrastruktur di berbagai daerah namun juga perlu memperhatikan kemampuan penerimaan negara.

“Mesti diperhatikan kemampuan negara dalam pembiayaan infrastruktur dari sisi penerimaan APBN,” kata dia melalui siaran pers, di Jakarta, Rabu (11/10)

Hal itu, ujar dia, karena selama beberapa tahun terakhir, jumlah penerimaan negara selalu meleset dari target karena target penerimaan pajak tidak tercapai.

Untuk itu, ia mengingatkan agar berbagai proyek pembangunan infrastruktur sedari awal sudah benar-benar matang baik dari aspek perencanaan maupun mitigasnya.

“Keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dieksekusi secara matang. Sebab sebagian proyek juga dilakukan dengan utang dari swasta, baik melalui kerja sama pemerintah swasta maupun pinjaman BUMN,” paparnya.

Dia juga mengingatkan hal terpenting, proyek infrastruktur juga sangat bergantung kepada kondisi makro di bidang ekonomi, di antaranya, realisasi pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang ada, menurut dia, hasil proyek infrastruktur tidak akan langsung berdampak secara langsung kepada pemanfaatan ekonomi secara optimal; sementara pada saat ini, daya beli, dan permintaan konsumsi warga cenderung melemah.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyeimbangkan beragam hal tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron, mengingatkan fokus pemerintah terhadap infrastruktur juga harus diimbangi dengan beragam program yang mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di Tanah Air.

“Pembangunan infrastruktur penting, tetapi membangun kebutuhan dasar rakyat itu jauh lebih penting,” kata Khaeron.

Menurut dia, hal itu penting agar rakyat bisa mampu untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Politisi Partai Demokrat itu berpendapat pembangunan infrastruktur juga harus dibangun menjadi basis konektivitas dari daerah produksi yang menopang kinerja ekspor.

“Ketika seluruh instrumen itu menjadi kontra produktif, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan yang akan terhambat, daya beli masyarakat akan turun, dan pada saat itulah masyarakat tidak akan mampu bertahan dalam kehidupannya,” katanya.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu memfokuskan perhatian kepada rakyat yang sebagian besar adalah kelas menengah bawah. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...