Kamis, 19 Oktober 2017 | 13.56 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR ingatkan pemerintah soal kecilnya pendapatan negara dan daya beli masyarakat

DPR ingatkan pemerintah soal kecilnya pendapatan negara dan daya beli masyarakat

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 12 Oktober 2017 - 06:53 WIB

IMG-27194

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam. KiniNews/Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam, mengingatkan, walau saat ini fokus pemerintah pada membangun infrastruktur di berbagai daerah namun juga perlu memperhatikan kemampuan penerimaan negara.

“Mesti diperhatikan kemampuan negara dalam pembiayaan infrastruktur dari sisi penerimaan APBN,” kata dia melalui siaran pers, di Jakarta, Rabu (11/10)

Hal itu, ujar dia, karena selama beberapa tahun terakhir, jumlah penerimaan negara selalu meleset dari target karena target penerimaan pajak tidak tercapai.

Untuk itu, ia mengingatkan agar berbagai proyek pembangunan infrastruktur sedari awal sudah benar-benar matang baik dari aspek perencanaan maupun mitigasnya.

“Keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dieksekusi secara matang. Sebab sebagian proyek juga dilakukan dengan utang dari swasta, baik melalui kerja sama pemerintah swasta maupun pinjaman BUMN,” paparnya.

Dia juga mengingatkan hal terpenting, proyek infrastruktur juga sangat bergantung kepada kondisi makro di bidang ekonomi, di antaranya, realisasi pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang ada, menurut dia, hasil proyek infrastruktur tidak akan langsung berdampak secara langsung kepada pemanfaatan ekonomi secara optimal; sementara pada saat ini, daya beli, dan permintaan konsumsi warga cenderung melemah.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyeimbangkan beragam hal tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron, mengingatkan fokus pemerintah terhadap infrastruktur juga harus diimbangi dengan beragam program yang mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di Tanah Air.

“Pembangunan infrastruktur penting, tetapi membangun kebutuhan dasar rakyat itu jauh lebih penting,” kata Khaeron.

Menurut dia, hal itu penting agar rakyat bisa mampu untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Politisi Partai Demokrat itu berpendapat pembangunan infrastruktur juga harus dibangun menjadi basis konektivitas dari daerah produksi yang menopang kinerja ekspor.

“Ketika seluruh instrumen itu menjadi kontra produktif, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan yang akan terhambat, daya beli masyarakat akan turun, dan pada saat itulah masyarakat tidak akan mampu bertahan dalam kehidupannya,” katanya.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu memfokuskan perhatian kepada rakyat yang sebagian besar adalah kelas menengah bawah. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...
Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan ...
Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat
Hukum - Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat

Hasil awas pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal, Novel Baswedan dan Aris Budiman terindikasi terlibat pelanggaran berat.Novel diduga melakukan pelanggaran berat dengan ...
Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 08:48 WIB

Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!

Kabar gembira untuk Anda para pemburu pekerjaan, sebab saat ini salahsatu BUMN terbesar di Indonesia sedang membuka lowongan pekerjaan.PT Pertamina ...