Selasa, 20 Februari 2018 | 08.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi I minta perketat pengawasan WNI China

Komisi I minta perketat pengawasan WNI China

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 12 Oktober 2017 - 06:57 WIB

IMG-27195

Anggota Komisi I DPR, dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi. KiniNews/Arwani Thomafi.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan, pemerintah harus mulai memperketat pengawasan wisatawan atau warga asing di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Arwani menanggapi banyaknya isu adanya warga Cina yang berbondong-bondong datang ke Indonesia.

Menurutnya, kehadiran warga negara Cina tidak perlu terlalu dikhawatirkan adanya pendudukan.

“Saya kira itu berlebihan kalau ada kekhawatiran pendudukan, yang penting sekarang ini punya standar yang lebih ketat terhadap seluruh pengawasan wisatawan dan warga asing di Indonesia,” tegas Arwani saat dihubungi kini.co.id , Rabu (11/10)

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, kebijakan bebas visa yang sudah diterapkan juga harus dikaji apakah menguntungkan bagi negara atau tidak. Sebab, kebijakan bebas visa itu berdampak terhadap pendapatan keimigirasian karena setiap tahunnya menurun.

“Lalu, soal evaluasi manfaat kebijakan bebas visa harus dilakukan. Sejauh mana antara dampak positif bidang pariwisata dengan negarif. Ataupun juga hal-hal yang merugikan bangsa kita, harus dikaji terlebih dahulu,” ungkapnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...