Kamis, 22 Februari 2018 | 06.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Penyidik KPK Bisa Sita Barang Tanpa Izin Pengadilan

Penyidik KPK Bisa Sita Barang Tanpa Izin Pengadilan

Reporter : Fadilah | Kamis, 12 Oktober 2017 - 09:53 WIB

IMG-27198

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta , kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak yang diduga merupakan hasil korupsi tanpa harus meminta izin pihak pengadilan.

“KPK tidak perlu izin untuk menyita, termasuk sita eksekusi uang pengganti,” tegas Plt Unit Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Irene Putri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/10).

Irene menyatakan hal itu terkait dengan adanya rencana menyita sejumlah aset dan barang milik PT GDI yang menjadi tersangka korupsi korporasi.

Menurutnya aturan izin penyitaan ini tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Tapi penyidik tetap harus membuat berita acara penyitaan pada hari yang sama saat dilakukan penyitaan.

Irene juga menjelaskan barang yang sedang dalam penyitaan bukan berarti sudah menjadi hak negara. Sebab barang tersebut belum bisa dikatakan sebagai barang yang didapatkan oleh tersangka dari tindak pidana.

“Sitaan belum hak negara, tapi baru upaya paksa penyidik untuk melakukan penyitaan atas semua dilimpahkan ke penuntut umum dan dikaji apakah barang-barang itu relevan untuk pembuktian atau tidak termasuk penyitaan yang diduga tindak pidana maka penuntut umum akan melakukan review apakah merupakan hasil tindak pidana atau tidak, belum ada implikasi itu rampasan negara,” ujar dia.

Tak hanya menyita, masih menurut Irene KPK juga berwenang melelang barang sitaan tersebut. Hanya saja tidak semua barang bisa dilelang. Ada beberapa jenis barang yang dapat dilelang misalnya hewan dan mobil. 

Kendati begitu, Irene menegaskan jika penyitaan dan lelang itu harus seizin tersangka atau terdakwa.

“Mekanismenya, sedapat mungkin dengan persetujuan terdakwa,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...