Rabu, 13 Desember 2017 | 02.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Penyidik KPK Bisa Sita Barang Tanpa Izin Pengadilan

Penyidik KPK Bisa Sita Barang Tanpa Izin Pengadilan

Reporter : Fadilah | Kamis, 12 Oktober 2017 - 09:53 WIB

IMG-27198

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta , kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak yang diduga merupakan hasil korupsi tanpa harus meminta izin pihak pengadilan.

“KPK tidak perlu izin untuk menyita, termasuk sita eksekusi uang pengganti,” tegas Plt Unit Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Irene Putri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/10).

Irene menyatakan hal itu terkait dengan adanya rencana menyita sejumlah aset dan barang milik PT GDI yang menjadi tersangka korupsi korporasi.

Menurutnya aturan izin penyitaan ini tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Tapi penyidik tetap harus membuat berita acara penyitaan pada hari yang sama saat dilakukan penyitaan.

Irene juga menjelaskan barang yang sedang dalam penyitaan bukan berarti sudah menjadi hak negara. Sebab barang tersebut belum bisa dikatakan sebagai barang yang didapatkan oleh tersangka dari tindak pidana.

“Sitaan belum hak negara, tapi baru upaya paksa penyidik untuk melakukan penyitaan atas semua dilimpahkan ke penuntut umum dan dikaji apakah barang-barang itu relevan untuk pembuktian atau tidak termasuk penyitaan yang diduga tindak pidana maka penuntut umum akan melakukan review apakah merupakan hasil tindak pidana atau tidak, belum ada implikasi itu rampasan negara,” ujar dia.

Tak hanya menyita, masih menurut Irene KPK juga berwenang melelang barang sitaan tersebut. Hanya saja tidak semua barang bisa dilelang. Ada beberapa jenis barang yang dapat dilelang misalnya hewan dan mobil. 

Kendati begitu, Irene menegaskan jika penyitaan dan lelang itu harus seizin tersangka atau terdakwa.

“Mekanismenya, sedapat mungkin dengan persetujuan terdakwa,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...