Kamis, 19 Oktober 2017 | 14.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Penyidik KPK Bisa Sita Barang Tanpa Izin Pengadilan

Penyidik KPK Bisa Sita Barang Tanpa Izin Pengadilan

Reporter : Fadilah | Kamis, 12 Oktober 2017 - 09:53 WIB

IMG-27198

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta , kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak yang diduga merupakan hasil korupsi tanpa harus meminta izin pihak pengadilan.

“KPK tidak perlu izin untuk menyita, termasuk sita eksekusi uang pengganti,” tegas Plt Unit Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Irene Putri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/10).

Irene menyatakan hal itu terkait dengan adanya rencana menyita sejumlah aset dan barang milik PT GDI yang menjadi tersangka korupsi korporasi.

Menurutnya aturan izin penyitaan ini tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Tapi penyidik tetap harus membuat berita acara penyitaan pada hari yang sama saat dilakukan penyitaan.

Irene juga menjelaskan barang yang sedang dalam penyitaan bukan berarti sudah menjadi hak negara. Sebab barang tersebut belum bisa dikatakan sebagai barang yang didapatkan oleh tersangka dari tindak pidana.

“Sitaan belum hak negara, tapi baru upaya paksa penyidik untuk melakukan penyitaan atas semua dilimpahkan ke penuntut umum dan dikaji apakah barang-barang itu relevan untuk pembuktian atau tidak termasuk penyitaan yang diduga tindak pidana maka penuntut umum akan melakukan review apakah merupakan hasil tindak pidana atau tidak, belum ada implikasi itu rampasan negara,” ujar dia.

Tak hanya menyita, masih menurut Irene KPK juga berwenang melelang barang sitaan tersebut. Hanya saja tidak semua barang bisa dilelang. Ada beberapa jenis barang yang dapat dilelang misalnya hewan dan mobil. 

Kendati begitu, Irene menegaskan jika penyitaan dan lelang itu harus seizin tersangka atau terdakwa.

“Mekanismenya, sedapat mungkin dengan persetujuan terdakwa,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...
Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan ...
Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat
Hukum - Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat

Hasil awas pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal, Novel Baswedan dan Aris Budiman terindikasi terlibat pelanggaran berat.Novel diduga melakukan pelanggaran berat dengan ...
Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 08:48 WIB

Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!

Kabar gembira untuk Anda para pemburu pekerjaan, sebab saat ini salahsatu BUMN terbesar di Indonesia sedang membuka lowongan pekerjaan.PT Pertamina ...