Selasa, 20 Februari 2018 | 08.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Kapolri minta soal impor senjata tak lagi jadi polemik

Kapolri minta soal impor senjata tak lagi jadi polemik

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 12 Oktober 2017 - 12:43 WIB

IMG-27200

Kapolri Jenderal Tito Karnavian didampingi Wakapolri Komjen Syafruddin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. KiniNews/Bayu Putra

Jakarta, kini.co.id – Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta persoalan impor senjata api yang dilakukan instansinya tidak dijadikan polemik kembali di kalangan masyarakat.

Polemik itu tidak perlu terjadi lagi karena saat ini pemerintah sudah membentuk tim internal yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

“Oleh karena itu, saya berpikir bahwa polemik mengenai senjata api termasuk yang di Brimob tidak menjadi polemik yang berkelanjutan,” kata Tito dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/10).

Dia mengatakan saat ini pemerintah sudah membentuk tim internal yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk membuat aturan teknis mengenai regulasi pembelian senjata api.

Menurut dia, biarkan tim internal pemerintah dulu untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dan nanti tentunya dari polhukam akan menyampaikan ke publik.

Tito juga menegaskan hubungan antara Polri dengan TNI merupakan hal yang penting dalam menjaga NKRI sehingga pembelian senjata api impor yang membuat perspektif di publik hubungan kedua institusi itu mengalami konflik, tidak benar.

“Bapak Panglima TNI (Jenderal TNI Gatot Nurmantyo) sepakat dengan kami saat apel lalu, sudah menyampaikan tegas dengan Polri bahwa hubungan Polri dengan TNI di semua lini harus solid. Saya sudah perintahkan jajaran Polri jangan terpengaruh dengan isu-isu ini,” ujarnya.

Sebelumnya beredar informasi bahwa ada senjata yang ditahan Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) yaitu senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten adalah milik instansinya.

Menurut Setyo, pengadaan senjata tersebut semuanya sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan hingga proses lelang. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...