Kamis, 19 Oktober 2017 | 13.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Isu warga China membludak DPR sarankan buka data keimigrasian

Isu warga China membludak DPR sarankan buka data keimigrasian

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 12 Oktober 2017 - 17:18 WIB

IMG-27203

Asrul Sani. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyarankan agar pemerintah membuka data keimigrasian soal jumlah WN Cina yang mengunjungi Indonesia.

Hal itu disarankan Arsul menanggapi banyaknya isu bahwa orang-orang Cina berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk melakukan penguasaan wilayah.

“Buka saja secara teratur masuknya orang asing, mana yang wisatawan dan mana yang pekerja. Kalau data itu tidak benar baru kita persoalkan,” ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen DPR Senayan, Jakarta,  Kamis (12/10).

Menurutnya, jika kabar membludaknya orang Cina di Indonesia tidak berbasis data dari keimigrasian, maka hal itu hanya isu.

Kecuali, kata Arsul, jika data keimigrasian tidak cocok dengan data instansi lainnya baru harus dipersoalkan. Tetapi, jika ingin dipersoalkan juga harus menggunakan data, tidak menggunakan isu-isu bohong untuk menyerang pemerintah.

“Itu ada datanya di Imigrasi, kalau mau menilai itu harus berbasis data imigrasi. Kecuali data Imigrasi itu tidak benar, tidak benar itu adalah data imigrasi dengan instansi lain itu beda. Itu baru kita persoalkan, tapi kan kesannya ini ada serombongan orang china datang naik bus dikawal polisi terus pada ramai, kan tidak bisa begitu menanggapinya,” ungkap Sekjen DPP PPP itu.

“Lalu yang jadi permasalahan adalah ketika mereka datang itu ilegal atau legal. Permasalahannya sekarang kan kedatangan mereka itu belum jelas ilegal atau legalnya harus ada kajian dulu. Nanti kalau ilegal kan kita akan melakukan kunjungan spesifisik,” tambahnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...
Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan ...
Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat
Hukum - Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat

Hasil awas pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal, Novel Baswedan dan Aris Budiman terindikasi terlibat pelanggaran berat.Novel diduga melakukan pelanggaran berat dengan ...
Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 08:48 WIB

Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!

Kabar gembira untuk Anda para pemburu pekerjaan, sebab saat ini salahsatu BUMN terbesar di Indonesia sedang membuka lowongan pekerjaan.PT Pertamina ...