Selasa, 20 Februari 2018 | 08.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Bawaslu gandeng KPK, DPR: Jangan akrobat

Bawaslu gandeng KPK, DPR: Jangan akrobat

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 12 Oktober 2017 - 17:26 WIB

IMG-27204

Anggota DPR RI, Arteria. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menggandeng  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mencegah praktik suap jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang. Tak pelak mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan.

Arteria menyayangkan sikap Bawaslu bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran terkait dana kampanye, mahar, dan politik dalam Pilkada serentak 2018.

“Saya minta Bawaslu fokus membenahi diri dan Internal Institusi, Jangan melakukan Akrobat Kebijakan,” ujar Arteria Dahlan kepada wartawan. Jakarta, Kamis (12/10).

Sementara, pelaksanaan pola penanganan tindak pidana Pemilu sudah dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri Kepolisian dan Jaksa Agung.

Oleh sebab itu, menurut Arteria Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menggandeng lembaga anti rasuah terjun ke ranah politik. Undang-Undang sudah jelas memberi kewenangan kepada Sentra Gakkumdu untuk menangani pidana Pilkada dan Pemilu.

“Tidak ada dasar hukum bagi bawaslu RI untuk menggandeng KPK dalam konteks pilkada dan pemilu. Jangan sekali-sekali  Bawaslu bermain politik, apalagi membawa KPK ke ranah politik,” ungkap Politisi PDIP itu.

Arteria pun menyarankan agar  pimpinan Bawaslu RI sadar, dan berpikir dalam mengambil suatu  kebijakan. Hal ini disampaikannya karena dirinya mengaku peduli  dengan Bawaslu serta turut membidangi Bawaslu.

“Harusnya pimpinan Bawaslu paham akan hal ini. Saya ingatkan ini bukan sekadar mengumbar kebodohan, tapi mereka telah bertindak diluar kewenangan, dan bisa di pidana dalam delik kejahatan dalam jabatan,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...