Kamis, 19 Oktober 2017 | 13.56 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Bawaslu gandeng KPK, DPR: Jangan akrobat

Bawaslu gandeng KPK, DPR: Jangan akrobat

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 12 Oktober 2017 - 17:26 WIB

IMG-27204

Anggota DPR RI, Arteria. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menggandeng  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mencegah praktik suap jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 mendatang. Tak pelak mendapat tanggapan dari Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan.

Arteria menyayangkan sikap Bawaslu bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran terkait dana kampanye, mahar, dan politik dalam Pilkada serentak 2018.

“Saya minta Bawaslu fokus membenahi diri dan Internal Institusi, Jangan melakukan Akrobat Kebijakan,” ujar Arteria Dahlan kepada wartawan. Jakarta, Kamis (12/10).

Sementara, pelaksanaan pola penanganan tindak pidana Pemilu sudah dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri Kepolisian dan Jaksa Agung.

Oleh sebab itu, menurut Arteria Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menggandeng lembaga anti rasuah terjun ke ranah politik. Undang-Undang sudah jelas memberi kewenangan kepada Sentra Gakkumdu untuk menangani pidana Pilkada dan Pemilu.

“Tidak ada dasar hukum bagi bawaslu RI untuk menggandeng KPK dalam konteks pilkada dan pemilu. Jangan sekali-sekali  Bawaslu bermain politik, apalagi membawa KPK ke ranah politik,” ungkap Politisi PDIP itu.

Arteria pun menyarankan agar  pimpinan Bawaslu RI sadar, dan berpikir dalam mengambil suatu  kebijakan. Hal ini disampaikannya karena dirinya mengaku peduli  dengan Bawaslu serta turut membidangi Bawaslu.

“Harusnya pimpinan Bawaslu paham akan hal ini. Saya ingatkan ini bukan sekadar mengumbar kebodohan, tapi mereka telah bertindak diluar kewenangan, dan bisa di pidana dalam delik kejahatan dalam jabatan,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji ...
Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:16 WIB

Pengelola Pasar Diminta Tidak Bermain dengan Dana Revitalisasi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta agar pengelola pasar tidak bermain-main dengan dana revitalisasi yang diberikan."Pasar direvitalisasi dengan dana APBN, peliharalah ...
Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan ...
Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas
Politik - Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat
Hukum - Kamis, 19 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Aris Budiman dan Novel Baswedan Diduga Terlibat Pelanggaran Berat

Hasil awas pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal, Novel Baswedan dan Aris Budiman terindikasi terlibat pelanggaran berat.Novel diduga melakukan pelanggaran berat dengan ...
Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!
Ekonomi - Kamis, 19 Oktober 2017 - 08:48 WIB

Pertamina Buka Lowongan Kerja, Ini Syaratnya!

Kabar gembira untuk Anda para pemburu pekerjaan, sebab saat ini salahsatu BUMN terbesar di Indonesia sedang membuka lowongan pekerjaan.PT Pertamina ...