Selasa, 12 Desember 2017 | 13.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Minta tidak dipailitkan korban First Travel kembali mengadu ke DPR

Minta tidak dipailitkan korban First Travel kembali mengadu ke DPR

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 12 Oktober 2017 - 19:59 WIB

IMG-27209

Para korban calon jamaah umroh First Travel di Komisi III DPR, Kamis (12/10). KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – Para korban calon jamaah umroh First Travel meminta agar agen perjalanan tersebut tidak dipailitkan dahulu sebelum menyelesaikan kewajibannya memberangkatkan jamaah umroh ke Tanah Suci. Tuntutan ini langsung diamini Komisi VIII DPR.

“Kita sudah sampaikan jangan sampai perusahaan dipailitkan. Karna kalau perusahan dipailitkan yang rugi adalah jamaah,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad saat menerima pengaduan para korban calon jamaah umroh First Travel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (12/10).

Noor mengungkapkan, jika First Travel dinyatakan pailit maka otomatis perusahaan tersebut juga tidak bisa mengembalikan uang jamaah korban yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini juga mengakomodir kecurigaan sejumlah jamaah, bahwa seluruh aset kekayaan First Travel yang dikumpulkan saat ini belum semuanya.

“Uang ini belum ketemu seluruhnya dan uang ini masih ditaruh di tempat-tempat tertentu sehingga kalau dipailitkan jamaah curiga kenapa dipailitkan,” jelasnya.

Noor melanjutkan, jamaah juga curiga sejumlah aset kekayaan bos First Travel masih tersimpan di tempat-tempat tertentu. Sehingga jika dipailitkan justru memunculkan pertanyaan apakah memang ada pihak yang menginginkan pailit First Travel tersebut.

“Sehingga kalau dipailitkan selang beberapa tahun tapi bosnya masih tetap kaya, itu yang dikhawatirkan oleh jamaah dan kami sepakat dengan itu. Karenanya kita minta ke pemerintah persaingan usaha jangan sampai mempailitkan,” kata Politikus Partai Golkar tersebut.

Karenanya, Komisi VIII dalam rapat dengar pendapat umum dengan korban juga meminta Badan Reserse Kriminal Polri mengusut tuntas persoalan tersebut, termasuk mencari seluruh aset kekayaan First Travel.

“Karena belum ketemu itu seluruhnya kekayaan oleh kepolisian. Kalau ketemu semuanya baru bisa kita bicarakan lebih lanjut,” ujarnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR menurutnya juga meminta agar PPATK menelusuri betul-betul transaksi keluar masuknya uang jamaah dan bos-bos First Travel. Begitu pun, Bank Indonesia juga bisa ikut bertanggungjawab untuk memberikan informasi mengenai keuangan dari First Travel.

Terutama Kementerian Agama, Noor menekankan agar ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ada satu usulan dari jamaah, untuk diambil alih oleh Pemerintah tapi nanti kita bicarakan tentu dengan tuntas persoalannya,” pungkasnya .

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Pelaku ujaran kebencian di Kalbar diduga terkait jaringan teroris
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 13:25 WIB

Pelaku ujaran kebencian di Kalbar diduga terkait jaringan teroris

Mabes Polri memastikan jika KR (45) dan JS (15), ayah dan anak yang ditangkap Densus 88 di kediamannya Jalan ...
KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang
Hukum - Selasa, 12 Desember 2017 - 11:01 WIB

KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang

Tersangka kasus korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) TA 2011-2012 Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, ...
Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:29 WIB

Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong kemajuan UMKM di daerah. Di antaranya dengan menyalurkan kredit untuk pelaku usaha kecil.Sebagai pilihan, pemerintah ...
Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:15 WIB

Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali

Untuk yang ke-7 kalinya ajang Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) 2017/2018 yang digagas oleh Indonesia Travel and Tourism ...
70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 09:40 WIB

70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM

Kementerian Perindustrian memfasilitasi sebanyak 70 industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif yang berasal dari beberapa sentra Pulau Jawa untuk bekerja sama dengan 30 pemasok ...
Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:34 WIB

Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR

Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terus mendapat kecaman. Sebagai bentuk dukungan ...