Selasa, 20 Februari 2018 | 08.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Jemaah First Travel berharap ada tindakan nyata dari DPR

Jemaah First Travel berharap ada tindakan nyata dari DPR

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 12 Oktober 2017 - 20:04 WIB

IMG-27211

Jemaah First Travel bersama kuasa hukum dari advokat pro rakyat kembali menggelar apat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis (12/10). KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – Ratusan calon jemaah First Travel kembali mendatangi menggelar rapat dengar pendapat dengan anggota DPR, Kamis (12/10) siang.

Para jemaah menemui anggota dewan atas undangan dari Komisi VIII. Mereka diminta untuk kembali menerangkan persoalan kasus gagalnya keberangkatan ibadah ke tanah suci.

Dalam pertemuan itu, para jemaah berharap ini adalah pertemuan terakhir dengan anggota dewan. Mereka berharap segera ada tindakan nyata dari anggota dewan untuk membantu para jemaah.

Salah satu kuasa hukum jemaah, Riesqi Rahmadiansyah mengatakan tindakan nyata sangat diperlukan dari anggota dewan.

“Jangan sampai kami hanya dijadikan komoditas politik,” katanya.

Riesqi mengatakan salah satu tindakan nyata yang diharapkan adalah digagasnya pertemuan antara jemaah dan Kementerian Agama.

“Kami sangat berharap pertemuan ini bisa dilaksanakan. Karena cuma DPR yang memiliki kewenangan untuk memanggil mereka,” kata Riesqi.

Jika pertemuan dengan Kementerian Agama tidak bisa dilakukan, Riesqi mengatakan, akan meminta sikap dari fraksi fraksi di DPR untuk menjadi teman peradilan.

“Dalam waktu dekat, kami akan sampaikan gugatan perbuatan melawan hukum ke kemenag. Dan akan akan meminta fraksi fraksi di DPR menjadi teman peradilan dalam kasus ini,” kata Riesqi.

Sikap bersedia atau tidaknya para fraksi, akan menunjukan mana fraksi yang mau membantu jemaah mana fraksi yang tidak. “Kami akan Surati semua fraksi,” kata Riesqi.

Gugatan ke Kemenag dilakukan karena pemerintah dinilai lalai dalam pengawasan dan pengendalian terhadap First Travel. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...