Selasa, 20 Februari 2018 | 08.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Skandal OK Arya, KPK Dalami Istilah ‘Pinjam Bendera’

Skandal OK Arya, KPK Dalami Istilah ‘Pinjam Bendera’

Reporter : Fadilah | Kamis, 12 Oktober 2017 - 20:07 WIB

IMG-27213

Sujendi Tarsono (STR) alias Ayen pemilik dealer mobil yang berperan sebagai pengepul uang suap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen keluar dari gedung KPK mengenakan rompi tahanan. Ayen beserta empat lainnya tercyduk OTT KPK. ANTARA/Reno Esnir

Jakarta, kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi dalam kasus suap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2017.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan 14 orang saksi tersebut dari unsur swasta di sejumlah perusahaan dan PNS bagian pengadaan di Pemkab Batubara.ī

“Terhadap mereka didalami alur dan transaksi keuangan yang mengalir pada tersangka. Diduga ada praktek “pinjam bendera” sejumlah perusahaan dalam proses pengadaan dengan indikasi aliran dana pada tersangka,” kata Febri.

Febri menjelaskan pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Polda Sumatera Utara oleh petugas KPK yang ditugaskan ke daerah tersebut.

Adapun pemeriksaan di lokasi tersebut sudah berlangsung empat hari lamanya. Jika ditotal ada sekitar 40 saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK.

“Selama 4 hari, penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Mako Brimob Polda Sumut dan telah diperiksa sekitar 40 orang saksi,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...