Selasa, 20 Februari 2018 | 08.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK periksa 39 saksi kasus BLBI

KPK periksa 39 saksi kasus BLBI

Kamis, 12 Oktober 2017 - 20:30 WIB

IMG-27217

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KiniNews/Rakisa.

Jakarta, kini.co.id – dikan tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

“Hingga hari ini total sekitar 39 saksi telah diperiksa untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Febri menyatakan bahwa sejak ditetapkan sebagai tersangka, Syafruddin Arsyad Temenggung telah diperiksa satu kali pada 5 September 2017.

Saat itu, kata dia, penyidik baru menggali informasi tentang pengangkatan, tugas dan fungsi tersangka sebagai mantan sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

“Pada pemeriksaan selanjutnya direncanakan baru akan masuk materi utama,” ucap Febri.

Sebelumnya, berdasarkan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerugian keuangan negara kasus indikasi korupsi terkait penerbitan SKL terhadap BDNI sebesar Rp4,58 triliun.

Febri menyatakan KPK telah menerima hasil Audit investigatif itu tertanggal 25 Agustus 2017 yang dilakukan BPK terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN.

“Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun,” tuturnya.

Menurut Febri, dari hasil audit investigatif BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI, yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

“Nilai Rp4,8 triliun itu terdiri dari Rp1,1 triliun yang dinilai “sustainable” dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan,” kata Febri dilansir Antara.

Menurut dia, sebelumnya berdasarkan perhitungan BPK hanya Rp220 miliar yang kemudian benar-benar tidak menjadi bagian dari indikasi kerugian keuangan negara tersebut.

“Sehingga dari total Rp4,8 triliun, indikasi kerugian keuangan negaranya adalah Rp4,58 triliun. Jadi, ini satu langkah yang penting saya kira dalam penanganan kasus indikasi korupsi BLBI ini, audit kerugian keuangan negara sudah selesai dan proses pemeriksaan saksi-saksi akan kami lakukan lebih intensif ke depan,” ujarnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...