Rabu, 21 Februari 2018 | 12.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>PKB Sebut Kewenangan MPR Patut Dikaji Kembali

PKB Sebut Kewenangan MPR Patut Dikaji Kembali

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 13 Oktober 2017 - 07:51 WIB

IMG-27218

Ketua Fraksi PKB MPR RI Abdul Kadir Karding. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Setelah era reformasi berjalan selama 19 tahun, kini mulai terasa perlunya penambahan wewenang kepada MPR.

Syaratnya adalah, penambahan wewenang yang diberikan kepada MPR, itu bersifat terbatas, tidak serta merta mengembalikan seluruh wewenang MPR, seperti saat orde baru.

Ketua Fraksi PKB MPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan, beberapa kewenangan yang pantas diberikan kepada MPR, itu adalah, kewenangan membuat ketetapan MPR, membuat haluan negara model GBHN, melanjutkan sosialisasi, mengkritisi kinerja eksekutif dan menafsir UUD NRI Tahun 1945.

Sementara kewenangan meminta pertanggungan jawab MPR, tak perlu diberikan. Karena kewenangan tersebut terlalu politis, dan bisa memantik timbulnya pergulatan pendapat yang tidak sehat.

“Tidak semua peninggalan orde baru, itu menurut Karding semuanya jelek. Tetapi ada juga sebagian peninggalan orba yang patut diteruskan, meskipun diawal reformasi kewenangan itu sudah dihilangkan” ujar Abdul Kadir di Gedung Nusantara V DPR RI Senayan, Jakarta (12/10).

Untuk menata kewenangan MPR, sesuai kajian yang sudah dilakukan selama ini tidaklah gampang. Dibutuhkan dukungan politik dari partai untuk merealisasikan rencana perubahan tahap ke lima UUD NRI 1945 menjadi nyata.

“Kehilangan sebagian besar kewenangannya membuat MPR seolah menganggur saja. Praktis hanya kegiatan sosialisasi saja yang terus dilaksanakan MPR selama ini”, tambah Karding.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan
Ekonomi - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:19 WIB

Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan

Sekretaris Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Siti Kuwati mengatakan, Bulog ditugaskan oleh Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan ...
Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:13 WIB

Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari mengaku telah membaca dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU ...
Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:47 WIB

Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu, (21/2/2018).Agenda ...
10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:19 WIB

10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto

Selama 10 bulan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan belum juga tuntas.Pelaku teror penyiraman air ...
Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:48 WIB

Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan sekaligus jamuan makan malam dengan Presiden Joko Widodo kemarin, Selasa (20/2/2018) malam ...
Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:17 WIB

Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia

Penyambutan kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Panitia yang menunggu kepastian akhirnya ...