Rabu, 13 Desember 2017 | 02.55 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>PKB Sebut Kewenangan MPR Patut Dikaji Kembali

PKB Sebut Kewenangan MPR Patut Dikaji Kembali

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 13 Oktober 2017 - 07:51 WIB

IMG-27218

Ketua Fraksi PKB MPR RI Abdul Kadir Karding. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Setelah era reformasi berjalan selama 19 tahun, kini mulai terasa perlunya penambahan wewenang kepada MPR.

Syaratnya adalah, penambahan wewenang yang diberikan kepada MPR, itu bersifat terbatas, tidak serta merta mengembalikan seluruh wewenang MPR, seperti saat orde baru.

Ketua Fraksi PKB MPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan, beberapa kewenangan yang pantas diberikan kepada MPR, itu adalah, kewenangan membuat ketetapan MPR, membuat haluan negara model GBHN, melanjutkan sosialisasi, mengkritisi kinerja eksekutif dan menafsir UUD NRI Tahun 1945.

Sementara kewenangan meminta pertanggungan jawab MPR, tak perlu diberikan. Karena kewenangan tersebut terlalu politis, dan bisa memantik timbulnya pergulatan pendapat yang tidak sehat.

“Tidak semua peninggalan orde baru, itu menurut Karding semuanya jelek. Tetapi ada juga sebagian peninggalan orba yang patut diteruskan, meskipun diawal reformasi kewenangan itu sudah dihilangkan” ujar Abdul Kadir di Gedung Nusantara V DPR RI Senayan, Jakarta (12/10).

Untuk menata kewenangan MPR, sesuai kajian yang sudah dilakukan selama ini tidaklah gampang. Dibutuhkan dukungan politik dari partai untuk merealisasikan rencana perubahan tahap ke lima UUD NRI 1945 menjadi nyata.

“Kehilangan sebagian besar kewenangannya membuat MPR seolah menganggur saja. Praktis hanya kegiatan sosialisasi saja yang terus dilaksanakan MPR selama ini”, tambah Karding.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...