Rabu, 13 Desember 2017 | 02.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Komisi VII DPR Ragukan Renegosiasi Pemerintah dengan Freeport

Komisi VII DPR Ragukan Renegosiasi Pemerintah dengan Freeport

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 13 Oktober 2017 - 15:40 WIB

IMG-27240

Freeport. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kalangan DPR meragukan kemampuan pemerintah bisa melakukan renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Apalagi hingga saat ini belum ada progres dari kesepakatan yang beberapa waktu lalu diteken.

“Saya kira, Freeport McMoran and Gold Corp tidak mudah menyerahkan kendali anak usaha yang menyumbang keuntungan 40% itu berpindah kendali,” kata anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih di Gedung Nusantara I DPR RI Senayan, Jakarta, (13/10).

Lebih jauh kata Eni, DPR sendiri agak pesimis, karena pemerintah hingga saat ini belum mampu merampungkan rincian serta menjelaskannya kepada DPR terkait hal itu.

“Misalnya, soal besaran divestasi yang telah dicapai dari kesepakatan juga masih belum bisa dipercaya,” ungkapnya.

Menurut Eni, pemerintah sebaiknya transparan saja titik point penting dalam kesepakatan itu yang sebenarnya. “Soal valuasinya lebih fair kita hitung-hitungan saja. Apa yang kita punya dan mereka punya,” tegasnya

Eni juga menyoroti soal kepatuhan PTFI yang kerap mengabaikan kewajiban yang sudah digariskan pemerintah. Contohnya pembangunan smelter yang sampai saat ini masih terbengkalai.

“Sampai berkali-kali perundingan soal pembangunan smelter itu sampai saat ini belum terwujud. Nol besar.

Diakui Legislator dari Dapil Jatim X, begitu banyak alasan yang diberikan Freeport, padahal itu yang diwajibkan UU.

“Apalagi divestasi 51% itu. Kemudian 10% saham (dari 51% divestasi) untuk daerah itu memang harus, namun saya tidak meyakini juga,” ungkapnya.

Namun demikian, Eni menilai Freeport kerap mendapatkan pendekatan istimewa dari pemerintah. “Sedangkan izin ekspor sementara pada Oktober ini akan habis, kalau ini habis apakah perlu memberi izin lagi? Luar biasa sekali,” ucapnya.

Eni berharap mudah-mudahan Presiden Jokowi diberikan informasi sebenar-benarnya. “Jadi ini agar jadi perhatian semua, harapannya negosiasi berjalan sesuai harapan bersama,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...