Kamis, 18 Oktober 2018 | 04.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Sepakat dengan Yusril, PAN Tolak Perppu Ormas

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:18 WIB

IMG-27355

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto. KiniNews/Bayu Putra.

Jakarta, kini.co.id – Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menegaskan, pihaknya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

PAN sepakat dengan pandangan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bahwa tidak ada kegentingan yang memaksa untuk mengeluarkan Perppu Ormas.

“Kalau kita dari awal kan sudah menolak. Sudah kita kaji dari awal. Keterangan Pak Yusril, Dr Irman, Refli Harun, semakin membuat mantap. Sungguh luar biasa memberikan pencerahan kepada kami,” kata Yandri di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (19/10 ).

Yandri menyebut UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas sudah cukup komprehensif karena memiliki mekanisme pembubaran ormas sesuai prosedur hukum. Untuk itu, ia sepakat agar mekanisme dan prosedur pembubaran ormas dalam UU Ormas dipertahankan.

“Kalau ada yang melanggar Pancasila diperingatkan tertulis, dihentikan kegiatannya, dibekukan sementara. Pengadilan mengadili, dibubarkan juga bisa, dihukum juga bisa. Jadi sudah cukup,” jelasnya.

Menurut Yandri seharusnya pemerintah tidak boleh lepas tangan dalam mengelola ormasyang ada di Indonesia.

“Kenapa mereka radikal? Apakah negara sudah hadir atau belum. Apakah mereka disapa? Apakah mereka diberdayakan atau belum. Itu kan pertanyaan kepada pemerintah. Jadi jangan langsung disalahkan kepada ormasnya,” tutupnya.

Dalam RDPU Komisi II DPR, Yusril menyampaikan pokok-pokok pikiran dan masukannya kmengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Yusril mengatakan, yang menjadi persoalan adalah apakah cukup tentang hal ikhwal kegentingan memaksa, yang menjadi latar belakang pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 itu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 18:28 WIB

Setelah 34 tahun, Tabloid BOLA berhenti terbit

TABLOID BOLA mengumumkan bakal menerbitkan edisi terakhirnya masing-masing pada hari Jumat (19/10) dan Selasa (23/10). Kepastian pemberhentian publikasi berdasarkan cuitan ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.Mereka ...
Politik - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:57 WIB

Dana Saksi Tanggungan Parpol, Bukan Negara

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak keras usulan Komisi II DPR RI agar dana saksi dari parpol pada Pemilu 2019 ditanggung ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:40 WIB

Soal Meikarta, KPK Buka Kemungkinan Tersangkakan Lippo Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat Lippo Group selaku korporasi sebagai tersangka. Hal ini lantaran KPK memiliki komitmen yang ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:01 WIB

Ruang DPR Ditembak Lagi, Ini Kata Ibas

Para anggota DPR RI kembali digegerkan dengan penembakan lewat kaca ruangan.Kali ini korbannya adalah ruang kerja 1008, yang ditempati Vivi ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:44 WIB

Pengakuan Kader PAN Soal Penembakan di Ruangannya

Ruang kerja anggota DPR RI dari Fraksi PAN Totok Daryanto dihantam peluru. Peristiwa penembakan itu terjadi di lantai 20 nomor ...