Selasa, 21 November 2017 | 00.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

IMG-27356

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan kehadiran Densus Tipikor diperlukan.

Sebenarnya gagasan ini telah dimunculkan di Komisi III DPR saat Kapolri dijabat Jenderal Pol Sutarman. Entah kenapa hilang begitu saja. Dan baru ketika Kapolri dijabat oleh Jenderal Pol Tito Karnavian, Densus Tipikor mulai direalisasikan. Lalu, apa alasan DPR mendukung terbentuknya Densus Tipikor ini?

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan kehadiran Densus Tipikor sudah disetujui oleh pemangku kepentingan penegak hukum. Seperti KPK, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM setuju adanya Densus Tipikor.

Bahkan seluruh anggota Komisi III DPR RI, mendukung Detasemen khusus tersebut sebagai respon atas perilaku tindak pidana korupsi yang semakin masif.

(Baca juga: Mantan Pimpinan KPK: Densus Antikorupsi Rawan Dimanfaatkan Oknum)

“Kami harap pak Tito tidak patah semangat. Ada peribahasa, biarkan anjing menggonggong, khafilah terus berlalu,” kata Bambang Melalui siaran persnya di Jakarta, (19/10).

DPR juga percaya Densus Tipikor tak akan menggangu kerja pemberantasan korupsi dilakukan KPK. Apa yang dikhawatirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Karenanya, kata Bambang Soesatyo, Densus Tipikor tidak hanya fokus pada penindakan. Adalah pencegahan dan upaya menumbuhkembangkan efek jera bagi siapa saja berani dan mau menghindari Tipikor.

“Dua aspek ini jauh lebih penting dan strategis. Ini terasa kosong di ruang publik,” jelasnya.

“Memang, penindakan tetap penting karena perilaku korup terlalu sulit dihilangkan. Namun, terbukti bahwa penindakan nyaris tidak menyelesaikan masalah. Akhir-akhir ini, penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga koruptor ibarat tontonan yang tidak menarik untuk dicermati. Masyarakat cenderung bosan disuguhi berita tentang penangkapan atau OTT terduga koruptor. Sementara banyak kasus-kasus besar mangkrak,” tambah dia.

Pun demikian, Densus Tipikor patut dilihat sebagai ‘alat pemukul’ baru dalam perang melawan korupsi. Densus Tipikor didirikan bukan untuk bersaing dengan KPK.

“Tapi justru Densus Tipikor dan KPK harus mampu membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar,” tutupnya

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...