Kamis, 18 Januari 2018 | 04.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Densus Tipikor Didukung Penuh Komisi III DPR

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 19 Oktober 2017 - 12:48 WIB

IMG-27356

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo jadi Ketua DPR RI. KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor era Jenderal Tito menuai polemik. Satu sisi, beda sikap ditunjukkan pemerintah. Sisi lain, DPR mengatakan kehadiran Densus Tipikor diperlukan.

Sebenarnya gagasan ini telah dimunculkan di Komisi III DPR saat Kapolri dijabat Jenderal Pol Sutarman. Entah kenapa hilang begitu saja. Dan baru ketika Kapolri dijabat oleh Jenderal Pol Tito Karnavian, Densus Tipikor mulai direalisasikan. Lalu, apa alasan DPR mendukung terbentuknya Densus Tipikor ini?

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan kehadiran Densus Tipikor sudah disetujui oleh pemangku kepentingan penegak hukum. Seperti KPK, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM setuju adanya Densus Tipikor.

Bahkan seluruh anggota Komisi III DPR RI, mendukung Detasemen khusus tersebut sebagai respon atas perilaku tindak pidana korupsi yang semakin masif.

(Baca juga: Mantan Pimpinan KPK: Densus Antikorupsi Rawan Dimanfaatkan Oknum)

“Kami harap pak Tito tidak patah semangat. Ada peribahasa, biarkan anjing menggonggong, khafilah terus berlalu,” kata Bambang Melalui siaran persnya di Jakarta, (19/10).

DPR juga percaya Densus Tipikor tak akan menggangu kerja pemberantasan korupsi dilakukan KPK. Apa yang dikhawatirkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Karenanya, kata Bambang Soesatyo, Densus Tipikor tidak hanya fokus pada penindakan. Adalah pencegahan dan upaya menumbuhkembangkan efek jera bagi siapa saja berani dan mau menghindari Tipikor.

“Dua aspek ini jauh lebih penting dan strategis. Ini terasa kosong di ruang publik,” jelasnya.

“Memang, penindakan tetap penting karena perilaku korup terlalu sulit dihilangkan. Namun, terbukti bahwa penindakan nyaris tidak menyelesaikan masalah. Akhir-akhir ini, penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga koruptor ibarat tontonan yang tidak menarik untuk dicermati. Masyarakat cenderung bosan disuguhi berita tentang penangkapan atau OTT terduga koruptor. Sementara banyak kasus-kasus besar mangkrak,” tambah dia.

Pun demikian, Densus Tipikor patut dilihat sebagai ‘alat pemukul’ baru dalam perang melawan korupsi. Densus Tipikor didirikan bukan untuk bersaing dengan KPK.

“Tapi justru Densus Tipikor dan KPK harus mampu membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar,” tutupnya

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 00:13 WIB

Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan

Advokat Fredrich Yunadi akan mengajukan gugatan praperadilan pada Kamis (18/1) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fredrich sebelumnya telah ditetapkan tersangka ...
Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan  Bimanesh
Hukum - Rabu, 17 Januari 2018 - 22:37 WIB

Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan Bimanesh

Tiga dokter menolak menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh Sutarjo, tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP ...
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...