Rabu, 17 Oktober 2018 | 11.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

IMG-27360

Nasdem

Jakarta, kini.co.id – Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji lebih dalam.

“Berkaitan dengan pembentukan Densus Tipikor, NasDem belum bisa menerima pada saat ini. Karena masih harus dikaji secara mendalam berkaitan dengan urgensinya terhadap lembaga itu,” kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, (19/10) .

Kajian tersebut penting dilakukan. Sebab, belakangan muncul pandangan terkait kehadiran Densus Tipikor yang dianggap akan menyaingi lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, penolakan Densus Tipikor juga terang-terangan dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Juga jangan sampai nanti terjadi abuse of power. Jadi karena ini berkaitan dengan hak-hak terhadap masyarakat maka NasDem perlu mencermati secara seksama,” ucapnya.

Terkait kelanjutan pembahasan Densus Tipikor di Komisi III, Fraksi NasDem tetap menghormati. Namun, Kata Syarif, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI diminta menahan usulan anggaran hingga kajian Densus Tipikor betul-betul matang.

“NasDem belum bisa menerima lembaga itu. Kami meminta anggaran berkaitan dengan Densus (Tipikor) untuk ditahan,” ujarnya

Ia menilai, kehadiran Densus Tipikor tak boleh tergesa-gesa sehingga menimbulkan preseden buruk. Syarif mengatakan, kajian yang dilakukan mesti menyeluruh termasuk payung hukum yang akan menaungi.

“Kita tidak mau juga lembaga ini menjadi lembaga yang bisa menangkap seseorang tanpa ada bukti terlebih dahulu. Ini harus diwaspadai, maka NasDem akan mengkaji terlebih dahulu terhadap pembentukan lembaga ini,” kata dia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 11:12 WIB

Polisi Sebut Tersangka Tak Bermaksud Tembak Kaca DPR

Peristiwa penembakan kaca kantor DPR RI sempat menghebohkan publik. Netizen pun bertanya apakah ada maksud pembunuhan atau penembakan misterius di ...
Nasional - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:52 WIB

Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli: 36 Negara Tolak Pelegalan LGBT

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 di Jenewa sebanyak 36 negara yang ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 09:15 WIB

Berkasus Lagi, KPK Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Maksimal terhadap Billy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan tuntutan hukuman maksimal kepada Bos Lippo Group, Billy Sindoro. Hal ini ...
- Selasa, 16 Oktober 2018 - 20:05 WIB

KPK sebut Bupati Bekasi tak sampaikan sedang hamil

Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengatakan bahwa selama menjalani pemeriksaan Bupati Bekasi non-aktif, Neneng Hasnah Yasin tidak ...
Peristiwa - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:59 WIB

Ternyata penembak gedung DPR lulus sertifikasi menembak

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada ...
Hukum - Selasa, 16 Oktober 2018 - 19:24 WIB

Meikarta, mengejar mimpi beralas upeti

OPERASI tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Bekasi, berbuntut pada penetapan tersangka ...