Tuesday, 17 July 2018 | 18.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Reporter : Bayu Putra | Thursday, 19 October 2017 - 13:39 WIB

IMG-27360

Nasdem

Jakarta, kini.co.id – Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji lebih dalam.

“Berkaitan dengan pembentukan Densus Tipikor, NasDem belum bisa menerima pada saat ini. Karena masih harus dikaji secara mendalam berkaitan dengan urgensinya terhadap lembaga itu,” kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, (19/10) .

Kajian tersebut penting dilakukan. Sebab, belakangan muncul pandangan terkait kehadiran Densus Tipikor yang dianggap akan menyaingi lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, penolakan Densus Tipikor juga terang-terangan dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Juga jangan sampai nanti terjadi abuse of power. Jadi karena ini berkaitan dengan hak-hak terhadap masyarakat maka NasDem perlu mencermati secara seksama,” ucapnya.

Terkait kelanjutan pembahasan Densus Tipikor di Komisi III, Fraksi NasDem tetap menghormati. Namun, Kata Syarif, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI diminta menahan usulan anggaran hingga kajian Densus Tipikor betul-betul matang.

“NasDem belum bisa menerima lembaga itu. Kami meminta anggaran berkaitan dengan Densus (Tipikor) untuk ditahan,” ujarnya

Ia menilai, kehadiran Densus Tipikor tak boleh tergesa-gesa sehingga menimbulkan preseden buruk. Syarif mengatakan, kajian yang dilakukan mesti menyeluruh termasuk payung hukum yang akan menaungi.

“Kita tidak mau juga lembaga ini menjadi lembaga yang bisa menangkap seseorang tanpa ada bukti terlebih dahulu. Ini harus diwaspadai, maka NasDem akan mengkaji terlebih dahulu terhadap pembentukan lembaga ini,” kata dia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...