Selasa, 21 November 2017 | 00.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

IMG-27360

Nasdem

Jakarta, kini.co.id – Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji lebih dalam.

“Berkaitan dengan pembentukan Densus Tipikor, NasDem belum bisa menerima pada saat ini. Karena masih harus dikaji secara mendalam berkaitan dengan urgensinya terhadap lembaga itu,” kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, (19/10) .

Kajian tersebut penting dilakukan. Sebab, belakangan muncul pandangan terkait kehadiran Densus Tipikor yang dianggap akan menyaingi lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, penolakan Densus Tipikor juga terang-terangan dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Juga jangan sampai nanti terjadi abuse of power. Jadi karena ini berkaitan dengan hak-hak terhadap masyarakat maka NasDem perlu mencermati secara seksama,” ucapnya.

Terkait kelanjutan pembahasan Densus Tipikor di Komisi III, Fraksi NasDem tetap menghormati. Namun, Kata Syarif, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI diminta menahan usulan anggaran hingga kajian Densus Tipikor betul-betul matang.

“NasDem belum bisa menerima lembaga itu. Kami meminta anggaran berkaitan dengan Densus (Tipikor) untuk ditahan,” ujarnya

Ia menilai, kehadiran Densus Tipikor tak boleh tergesa-gesa sehingga menimbulkan preseden buruk. Syarif mengatakan, kajian yang dilakukan mesti menyeluruh termasuk payung hukum yang akan menaungi.

“Kita tidak mau juga lembaga ini menjadi lembaga yang bisa menangkap seseorang tanpa ada bukti terlebih dahulu. Ini harus diwaspadai, maka NasDem akan mengkaji terlebih dahulu terhadap pembentukan lembaga ini,” kata dia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...