Kamis, 18 Januari 2018 | 04.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Perlu Dikaji Ulang, Nasdem Minta Tahan Dana Densus Tipikor

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 19 Oktober 2017 - 13:39 WIB

IMG-27360

Nasdem

Jakarta, kini.co.id – Fraksi NasDem meminta anggaran yang akan dialokasikan untuk Densus Tipikor ditahan terlebih dahulu. Unit baru bentukan Polri ini perlu dikaji lebih dalam.

“Berkaitan dengan pembentukan Densus Tipikor, NasDem belum bisa menerima pada saat ini. Karena masih harus dikaji secara mendalam berkaitan dengan urgensinya terhadap lembaga itu,” kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, (19/10) .

Kajian tersebut penting dilakukan. Sebab, belakangan muncul pandangan terkait kehadiran Densus Tipikor yang dianggap akan menyaingi lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, penolakan Densus Tipikor juga terang-terangan dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Juga jangan sampai nanti terjadi abuse of power. Jadi karena ini berkaitan dengan hak-hak terhadap masyarakat maka NasDem perlu mencermati secara seksama,” ucapnya.

Terkait kelanjutan pembahasan Densus Tipikor di Komisi III, Fraksi NasDem tetap menghormati. Namun, Kata Syarif, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI diminta menahan usulan anggaran hingga kajian Densus Tipikor betul-betul matang.

“NasDem belum bisa menerima lembaga itu. Kami meminta anggaran berkaitan dengan Densus (Tipikor) untuk ditahan,” ujarnya

Ia menilai, kehadiran Densus Tipikor tak boleh tergesa-gesa sehingga menimbulkan preseden buruk. Syarif mengatakan, kajian yang dilakukan mesti menyeluruh termasuk payung hukum yang akan menaungi.

“Kita tidak mau juga lembaga ini menjadi lembaga yang bisa menangkap seseorang tanpa ada bukti terlebih dahulu. Ini harus diwaspadai, maka NasDem akan mengkaji terlebih dahulu terhadap pembentukan lembaga ini,” kata dia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 00:13 WIB

Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan

Advokat Fredrich Yunadi akan mengajukan gugatan praperadilan pada Kamis (18/1) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fredrich sebelumnya telah ditetapkan tersangka ...
Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan  Bimanesh
Hukum - Rabu, 17 Januari 2018 - 22:37 WIB

Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan Bimanesh

Tiga dokter menolak menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh Sutarjo, tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP ...
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...