Kamis, 18 Oktober 2018 | 04.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Kemendagri Sebut Langkah Pembubaran HTI Sudah Tepat

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 19 Oktober 2017 - 17:23 WIB

IMG-27364

HTI

Jakarta, kini.co.id – Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, langkah pemerintah sudah tepat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Hal itu diutarakan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo yang membeberkan bahwa HTI sudah merencanakan perebutan kekuasaan. Bahkan, kata dia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah membuat UUD dasar sendiri.

“(HTI) bukan berdakwah. Tapi terkait dengan rancangan undang-undang dasar (RUUD) khilafah yang mereka buat ada 189 pasal RUUD HTI,” kata Soedarmo di Kompleks Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta, (19/10).

Soedarmo pun menyatakan, HTI telah membuat skenario dan metode mulai dari pembentukan kepribadian hingga adanya perebutan kekuasaan. Dan hal itu membuat disintergrasi dan instabilitas keamanan.

Sementara, selama ini ia tak menemukan ada ormas yang memiliki UU dan strategi tersendiri merencanakan perebutan kekuasaan.

“Bila dibiarkan dan tak segera kita cegah bisa timbulkan kegaduhan dan bisa mengarah pada konflik horizontal,” terangnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 18:28 WIB

Setelah 34 tahun, Tabloid BOLA berhenti terbit

TABLOID BOLA mengumumkan bakal menerbitkan edisi terakhirnya masing-masing pada hari Jumat (19/10) dan Selasa (23/10). Kepastian pemberhentian publikasi berdasarkan cuitan ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.Mereka ...
Politik - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:57 WIB

Dana Saksi Tanggungan Parpol, Bukan Negara

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak keras usulan Komisi II DPR RI agar dana saksi dari parpol pada Pemilu 2019 ditanggung ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:40 WIB

Soal Meikarta, KPK Buka Kemungkinan Tersangkakan Lippo Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat Lippo Group selaku korporasi sebagai tersangka. Hal ini lantaran KPK memiliki komitmen yang ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:01 WIB

Ruang DPR Ditembak Lagi, Ini Kata Ibas

Para anggota DPR RI kembali digegerkan dengan penembakan lewat kaca ruangan.Kali ini korbannya adalah ruang kerja 1008, yang ditempati Vivi ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:44 WIB

Pengakuan Kader PAN Soal Penembakan di Ruangannya

Ruang kerja anggota DPR RI dari Fraksi PAN Totok Daryanto dihantam peluru. Peristiwa penembakan itu terjadi di lantai 20 nomor ...