Kamis, 18 Oktober 2018 | 04.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?

Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:50 WIB

IMG-27396

Ilustrasi target pendapatan pajak. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan menegaskan, target pajak Per 30 September 2017 baru tercapai Rp770,7 triliun, atau hanya 60 persen dari target pemerintah yang dipatok dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun.

“Artinya, Kalau kita lihat lebih detail maka total penerimaan Pajak sebesar Rp770,7 triliun tersebut mengalami pertumbuhan yang menurun sebesar minus 2,79% dibandingkan dengan tahun yang serupa,” sindir Politikus Gerindra itu di Kompleks Parlemen DPR Senayan, Jakarta, Jumat (20/10).

Jika mengacu pada data tersebut, Heri mengaku khawatir pemerintah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi target penerimaan pajak di akhir tahun ini.

“Saya meminta pemerintah untuk lebih realistis dalam menentukan target penerimaan di tengah kondisi perekenomian yang serba tidak pasti. Jika tidak, hal itu hanya akan memberikan beban lebih besar kepada pemerintah di tahun-tahun ke depannya,” ujar Ketua DPP Gerindra itu.

Tak bisa dipungkiri, kata dia, memang ada beberapa sektor yang terget penerimaan pajaknya kurang maksimal.

“Saya melihat pemerintah menghadapi banyak tantangan dalam hal perpajakan. Sebagai misal, realisasi Pajak Migas yang menurun. Tahun 2016 realisasinya hanya mencapai Rp44,9 triliun atau hanya 65,3 persen dari APBN-P TA 2016. Sementara itu, realisasi PPh Migas cenderung sulit meningkat karena melemahnya harga komoditas di pertengahan tahun 2017 ini,” ungkap mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.

Disamping itu, menurutnya, reformasi perpajakan nasional juga pelaksanaannya belum maksimal.

“Untuk diketahui, tax ratio Indonesia adalah yang terendah di dunia, yakni hanya 11 persen,” terang Heri.

Itu artinya, kata dia, hal tersebut akan berimplikasi pada pembayaran beban utang yang jatuh tempo.

“Utang-utang yang terus ditumpuk dibayar pakai apa di tengah-tengah adanya gap antara realisasi pendapatan dan belanja, di tengah-tengah realisasi pajak yang terus melenceng, di tengah-tengah angka tax ratio yang rendah?” tandasnya.

Akhirnya, kata dia, semua hal menjadi tidak wajar. Pemasukan pajak rendah, tapi pemerintah masih berani menumpuk utang.

Heri mengaku pesimis bahwa target pajak pemerintah sebesar Rp1.283,6 Triliun akan tercapai akhir tahun ini.

“Saya khawatir pemerintah akan sulit merealisasikan target penerimaan pajak tahun ini, terutama target PPh Migas dan Penerimaan Bea Cukai stagnan,” ungkapnya.

Menurutnya, Tantangan terbesarnya adalah soal ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global serta turunnya harga komoditas.

Belajar dari pengalaman 2016 saja, ungkapnya, realisasinya hanya 65 persen dari target. Bahkan, kata dia, yang terbaru, penerimaan Bea Cukai Per Juni 2017 hanya mencapai 30,12 persen.

“Jika kita lihat trendnya, maka fakta menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak terus melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar 1.489 triliun. Tahun 2016 juga melenceng dari target APBN-P TA 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun,” papar Heri.

Menyikapi hal tersebut, Heri menyarankan agar pemerintah bekerja lebih ekstra lagi untuk mewujudkan seluruh target yang telah dipatok.

“Melakukan reformasi perpajakan secara serius, dan mematok target penerimaan pajak dalam APBN yang lebih realistis,” pungkasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 18:28 WIB

Setelah 34 tahun, Tabloid BOLA berhenti terbit

TABLOID BOLA mengumumkan bakal menerbitkan edisi terakhirnya masing-masing pada hari Jumat (19/10) dan Selasa (23/10). Kepastian pemberhentian publikasi berdasarkan cuitan ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 16:00 WIB

Tim Satgas KPK Geledah Matahari Tower Milik Lippo Group

Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih melakukan srangkaian penindakan di lapangan terkait kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.Mereka ...
Politik - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:57 WIB

Dana Saksi Tanggungan Parpol, Bukan Negara

Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak keras usulan Komisi II DPR RI agar dana saksi dari parpol pada Pemilu 2019 ditanggung ...
Hukum - Rabu, 17 Oktober 2018 - 15:40 WIB

Soal Meikarta, KPK Buka Kemungkinan Tersangkakan Lippo Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menjerat Lippo Group selaku korporasi sebagai tersangka. Hal ini lantaran KPK memiliki komitmen yang ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 14:01 WIB

Ruang DPR Ditembak Lagi, Ini Kata Ibas

Para anggota DPR RI kembali digegerkan dengan penembakan lewat kaca ruangan.Kali ini korbannya adalah ruang kerja 1008, yang ditempati Vivi ...
Peristiwa - Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:44 WIB

Pengakuan Kader PAN Soal Penembakan di Ruangannya

Ruang kerja anggota DPR RI dari Fraksi PAN Totok Daryanto dihantam peluru. Peristiwa penembakan itu terjadi di lantai 20 nomor ...